JawaPos.com - Hamas menyatakan kesiapannya mengakhiri kendali politiknya di Jalur Gaza setelah hampir dua dekade berkuasa dengan menyerahkan otoritas pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan transisi yang didukung Amerika Serikat. 

Keputusan tersebut dipandang sebagai perkembangan penting dalam dinamika politik Gaza, meskipun belum memberikan kepastian mengenai masa depan proses perdamaian maupun rekonstruksi wilayah yang hingga kini masih dilanda krisis kemanusiaan.

Dilansir dari The Guardian, Selasa (7/7/2026), pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan pengunduran diri kepala administrasi Hamas di Gaza, Mohammed al-Farra. Dalam pernyataannya, ia menegaskan seluruh persiapan administrasi telah dilakukan agar pemerintahan dapat dialihkan kepada NCAG. 

Baca Juga: Hamas Mundur dari Pemerintahan Gaza, Siap Serahkan Kendali Sipil ke Komite Teknis

"Setelah memastikan seluruh persiapan yang diperlukan untuk penyerahan sistem pemerintahan di Jalur Gaza telah selesai, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari jabatan saya sebagai ketua Komite Tindak Lanjut Pekerjaan Pemerintah di Jalur Gaza dan ketua Komite Darurat Pemerintah," ujarnya.

Al-Farra menjelaskan bahwa Hamas bersedia segera mengakhiri perannya sebagai pengarah politik pemerintahan Gaza. Namun, aparatur sipil dan pegawai pemerintahan akan tetap menjalankan tugasnya secara profesional hingga NCAG benar-benar dapat memasuki dan mengambil alih administrasi wilayah tersebut. 

Kendati demikian, peluang terjadinya transisi kekuasaan dalam waktu dekat masih dipenuhi hambatan. NCAG sendiri telah dibentuk sejak Januari lalu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Namun, pemerintah Israel hingga kini belum mengizinkan 13 anggota komite tersebut memasuki Gaza sehingga seluruh anggotanya masih berada di Kairo, Mesir.

Ketua NCAG, Ali Shaath, menyatakan komitenya siap mengambil alih tanggung jawab pemerintahan segera setelah memperoleh akses dan dukungan yang diperlukan.

"Kami sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia," tulisnya melalui media sosial.

Sementara itu, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan keputusan organisasinya bertujuan menghilangkan alasan yang selama ini digunakan Israel untuk melanjutkan operasi militernya di Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi memegang kendali atas Jalur Gaza agar tidak ada lagi dalih bagi pendudukan yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan," katanya kepada Agence France-Presse.

Sejumlah analis menilai pengumuman Hamas lebih merupakan langkah politik simbolis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang selama berbulan-bulan mengalami kebuntuan. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat rekonstruksi Gaza, tetapi juga memperburuk distribusi bantuan kemanusiaan bagi sekitar 2,1 juta penduduk yang masih bertahan di wilayah tersebut.

Langkah Hamas juga dipandang sebagai respons terhadap usulan Israel yang didukung pemerintahan Presiden Donald Trump mengenai pembangunan kawasan yang disebut sebagai "humanitarian city", "alternative safe communities", atau "New Rafah."

Dalam skema tersebut, bantuan kemanusiaan, pembangunan kembali, serta pemerintahan NCAG hanya akan difokuskan pada sebagian kecil wilayah Gaza yang berada di bawah kendali langsung militer Israel. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert bahkan menyebut konsep tersebut sebagai "kamp konsentrasi."

Di sisi lain, laporan utusan khusus Gaza yang ditunjuk pemerintahan Trump, Nickolay Mladenov, kepada Dewan Keamanan PBB pada Mei lalu menyalahkan Hamas atas mandeknya proses perdamaian. Namun, laporan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak memberikan penilaian yang seimbang terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. 

Menanggapi pengumuman Hamas, Board of Peace hanya menyatakan telah "mencatat" perkembangan tersebut. "Pada akhirnya, penilaian kami akan didasarkan pada tindakan, bukan janji, dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Gaza," demikian pernyataan lembaga itu. Mereka juga menegaskan prinsip "satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata", yang berarti seluruh persenjataan harus berada di bawah kendali NCAG.

Sementara itu, direktur Proyek Israel-Palestina di International Crisis Group, Max Rodenbeck, menilai Hamas sedang berupaya memecahkan kebuntuan politik yang berkepanjangan.

"Tanpa adanya prospek politik yang jelas bagi rakyat Palestina, Hamas tidak dapat begitu saja meletakkan senjatanya. Namun setidaknya mereka dapat menunjukkan kesediaan melepaskan kekuasaan politik. Kini beban berada pada Board of Peace untuk menunjukkan fleksibilitas," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti tamu di European Council on Foreign Relations, Muhammad Shehada. Menurutnya, "Hamas sedang mencoba merebut kembali inisiatif dan mengatasi kebuntuan yang diciptakan oleh rencana New Rafah. Bahkan jika Hamas memenuhi seluruh tuntutan, mereka tetap meyakini Benjamin Netanyahu tidak akan mengizinkan rekonstruksi di seluruh Gaza sebelum pemilu Israel berlangsung," katanya.

Karena itu, prospek perubahan politik di Gaza masih sangat bergantung pada perkembangan politik Israel sendiri. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini masih berupaya mempertahankan koalisi pemerintahan sayap kanannya menjelang pemilu yang dijadwalkan paling lambat berlangsung pada akhir Oktober. 

Sejumlah diplomat kawasan memperkirakan kemajuan berarti mengenai masa depan pemerintahan dan rekonstruksi Gaza kemungkinan baru dapat terjadi setelah dinamika politik domestik Israel memasuki fase yang lebih stabil.

Baca Juga: Pimpinan Hamas dan Hizbullah Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran