JawaPos.com - Hamas dilaporkan resmi membubarkan badan pemerintahan yang selama hampir dua dekade mengelola Jalur Gaza. Langkah ini menjadi perubahan politik terbesar sejak kelompok tersebut mengambil alih wilayah itu pada 2007 dan membuka jalan bagi pembentukan komite teknokrat yang akan mengurus pemerintahan sipil di Gaza.
Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa (7/7) waktu setempat di tengah upaya mendorong proses politik pascagencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat serta mencari jalan keluar bagi masa depan pemerintahan di wilayah Palestina yang porak-poranda akibat perang.
Meski mundur dari pengelolaan pemerintahan sipil, Hamas menegaskan langkah tersebut tidak berarti meninggalkan peran politik maupun militernya di Gaza. Persoalan pelucutan senjata kelompok itu juga masih menjadi salah satu isu yang belum mencapai kesepakatan.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kantor Media Pemerintah Gaza, Ketua Komite Darurat Pemerintah Mohammed al-Farra menyatakan telah mengajukan pengunduran diri sekaligus membubarkan komite tersebut sebagai bagian dari kesepakatan transisi pemerintahan.
"Telah diputuskan untuk mengajukan pengunduran diri secara resmi dari jabatan tersebut dan mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah sebagai bukti keseriusan langkah-langkah ini, untuk melaksanakan pengaturan yang telah disepakati serta mempermudah proses transisi administrasi," demikian bunyi pernyataan itu dilansir via Al-Jazeera.
Hamas Ingin Komite Nasional Segera Ambil Alih
Seorang pejabat Hamas mengatakan kelompok tersebut berharap National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) segera memasuki Gaza dan mengambil alih tanggung jawab pemerintahan sipil sesuai rencana yang didukung Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan keputusan mundur dari pemerintahan sipil bertujuan menghilangkan alasan bagi Israel untuk terus melanjutkan serangan militernya.
"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan dalih apa pun bagi pendudukan yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan," kata Qassem kepada AFP.
"Kami berharap NCAG segera masuk, dan Hamas menegaskan kesiapannya menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut agar dapat menjalankan tugasnya dengan sukses," lanjutnya.
Langkah Politik untuk Dorong Negosiasi
Jurnalis Al Jazeera di Gaza, Hani Mahmoud, menilai pengumuman Hamas merupakan perkembangan politik yang penting dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.
"Langkah ini dipandang sebagai bagian dari konsesi dari pihak Hamas untuk mendorong negosiasi ke tahap berikutnya dan membuka jalan bagi komite teknokrat memasuki Jalur Gaza serta mengambil alih tanggung jawab setelah berbulan-bulan terjadi kekosongan pemerintahan," ujarnya.
Namun, Mahmoud menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti Hamas melepaskan seluruh pengaruhnya di Gaza.
"Yang terjadi adalah Hamas mundur dari pemerintahan sipil secara langsung di Gaza, bukan meninggalkan peran politik maupun militernya," katanya.
NCAG Mengaku Siap Jalankan Pemerintahan
Ketua NCAG, Ali Shaath, menyambut baik keputusan Hamas dan menyatakan komitenya siap mengambil alih pemerintahan begitu seluruh persiapan dapat dipenuhi.
"Kami menegaskan bahwa NCAG sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia," tulis Shaath melalui media sosial.
Senada dengan itu, Nickolay Mladenov, pejabat yang mengawasi Board of Peace for Gaza, menyebut keputusan Hamas menjadi sinyal penting bagi penyelesaian peta jalan transisi pemerintahan.
"Keputusan ini menegaskan pentingnya membawa pembahasan peta jalan menuju penyelesaian yang berhasil. Ini menjadi jembatan antara pernyataan dan implementasi," ujar Mladenov.
Ia menambahkan bahwa NCAG baru dapat menjalankan tugasnya setelah seluruh ketentuan implementasi disepakati.
Israel Masih Menolak Sejumlah Opsi
Meski telah dibentuk beberapa bulan lalu, NCAG hingga kini masih berkedudukan di luar Gaza. Sejumlah laporan menyebut komite tersebut belum dapat memasuki wilayah Gaza karena mendapat penolakan dari Israel.
Di sisi lain, Israel tetap menolak Hamas kembali memerintah Gaza. Namun pemerintah Israel juga belum bersedia memberikan kendali langsung kepada Otoritas Palestina yang saat ini menguasai Tepi Barat, sehingga masa depan pemerintahan Gaza masih menjadi salah satu isu paling rumit dalam proses negosiasi pascaperang.