JawaPos.com — Puluhan tokoh terkemuka Israel, mulai dari mantan perdana menteri, mantan kepala badan intelijen, hakim senior, akademisi, hingga peraih Nobel, mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah terkait meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. 

Dalam surat yang bocor ke publik, mereka mengklaim pemerintah Israel membiarkan bahkan memfasilitasi apa yang mereka sebut sebagai “terorisme Yahudi” dan ideologi “pembersihan etnis” di wilayah tersebut.

Kekhawatiran tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap situasi keamanan di Tepi Barat, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Para tokoh Israel yang menandatangani surat peringatan itu menilai kegagalan negara menindak pelaku telah menciptakan budaya impunitas yang mengancam supremasi hukum sekaligus keamanan nasional Israel.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (25/6/2026), surat yang diberi label sebagai “peringatan terakhir” itu dikirim kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kementerian pertahanan dan keamanan nasional, militer, kepolisian, serta badan intelijen. Dalam surat tersebut, para penandatangan menuntut langkah segera untuk “memberantas terorisme Yahudi” yang mereka sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun hampir tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Mereka mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, mulai dari pembunuhan, penyerangan seksual, pencurian, pembakaran, hingga perusakan jenazah. 

Menurut surat tersebut, pelaku berasal dari kalangan sipil maupun unsur keamanan yang bertindak dengan “hampir sepenuhnya bebas dari hukuman”. Para tokoh itu menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum Israel dan hukum internasional, tetapi juga memperburuk posisi diplomatik negara tersebut di mata dunia.

“Surat ini adalah panggilan untuk bangun dan peringatan terakhir. Kami menuntut agar Anda mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera memberantas terorisme Yahudi yang telah merajalela di Yudea dan Samaria dalam beberapa tahun terakhir,” demikian bunyi salah satu bagian surat tersebut. Yudea dan Samaria merupakan istilah yang digunakan pemerintah Israel untuk menyebut Tepi Barat yang diduduki.

Lebih jauh, para penandatangan memperingatkan bahwa apabila Netanyahu, para menteri terkait, dan pimpinan aparat keamanan tidak mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan tersebut, mereka akan mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel guna memaksa pemerintah menjalankan kewajibannya. 

Ancaman langkah hukum ini menjadi salah satu aspek paling signifikan dalam surat tersebut karena sebelumnya kritik terhadap kekerasan pemukim umumnya disampaikan dalam bentuk pernyataan publik.

Surat itu juga secara langsung menuduh pemerintahan Netanyahu dan mitra koalisi sayap kanannya membiarkan serangan terhadap warga Palestina sebagai bagian dari agenda yang lebih luas. 

“Ini bukan semata-mata kegagalan militer dan polisi, melainkan pelaksanaan kebijakan terbuka pemerintah Israel dan perdana menterinya secara umum, serta para menteri terkait secara khusus,” tulis para penandatangan. Mereka bahkan menuding kekerasan tersebut digunakan untuk mendukung tujuan pembersihan etnis dan mempermudah aneksasi wilayah di masa depan.

Dalam bagian lain, surat tersebut membandingkan serangan terhadap warga Palestina dengan pogrom atau kekerasan massal yang pernah menimpa komunitas Yahudi di Eropa Timur pada abad ke-19 dan ke-20. Menurut para penandatangan, kesamaan pola kekerasan itu seharusnya menjadi peringatan moral yang sangat serius bagi masyarakat Israel.

Tidak hanya menyoroti peran pemukim, surat itu juga menuduh militer Israel terlibat melalui pembiaran maupun partisipasi langsung dalam sejumlah insiden. Disebutkan bahwa sebagian pelaku berasal dari unit pertahanan regional, personel bersenjata yang mengenakan sebagian atribut militer, atau individu yang memperoleh senjata dari militer dan Kementerian Keamanan Nasional. 

“IDF memiliki kebijakan yang jelas untuk mengabaikan kejahatan terorisme Yahudi, dan dalam banyak insiden tentara dari unit pertahanan regional serta regu keamanan permukiman turut terlibat,” demikian isi surat tersebut.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip dalam surat menunjukkan bahwa sejak 2020 sedikitnya 1.100 warga sipil Palestina tewas akibat tindakan tentara Israel dan pemukim di Tepi Barat. Setidaknya seperempat dari korban tersebut merupakan anak-anak. 

Para penandatangan menyoroti bahwa hingga kini tidak ada seorang pun yang didakwa atas kematian-kematian tersebut, sesuatu yang menurut mereka mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum.

Daftar penandatangan mencakup dua mantan perdana menteri Israel, yakni Ehud Olmert dan Ehud Barak, lebih dari 30 mantan komandan keamanan, termasuk mantan kepala Mossad, Shin Bet, serta kepolisian Israel. Turut menandatangani surat tersebut novelis ternama David Grossman, peraih Nobel kimia David Kornberg, pemenang Oscar, para pemuka agama Yahudi (rabi), mantan duta besar, hakim senior, dan akademisi.

Mereka juga mempertanyakan klaim Netanyahu tahun lalu yang menyebut kekerasan pemukim hanya dilakukan oleh “beberapa lusin remaja”. Menurut para penandatangan, pernyataan itu “tidak memiliki dasar dalam kenyataan”. 

Surat tersebut turut mengajukan pertanyaan langsung kepada sejumlah pejabat senior, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, Menteri Pertahanan Israel Katz, Kepala Staf Militer Eyal Zamir, Kepala Shin Bet David Zini, dan Komisaris Polisi Daniel Levy.

Hingga laporan ini ditulis, kantor Perdana Menteri Israel, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keamanan Nasional, kepolisian, maupun militer Israel belum memberikan tanggapan atas surat tersebut. 

Namun, kemunculan surat yang ditandatangani sejumlah figur paling berpengaruh di Israel itu menandai meningkatnya kekhawatiran dari kalangan elite negara tersebut bahwa kekerasan di Tepi Barat berkembang menjadi krisis politik, hukum, dan moral yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi Israel di dalam maupun luar negeri.