JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai mencabut blokade laut terhadap Iran setelah kesepakatan damai antara kedua negara mulai berlaku. Langkah ini menjadi sinyal paling nyata bahwa konflik yang selama berbulan-bulan mengguncang Timur Tengah telah memasuki fase baru, dari konfrontasi militer menuju meja perundingan.
Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command/CENTCOM) mengkonfirmasi penghentian blokade tersebut sesuai arahan Presiden Donald Trump. Meski sejumlah kapal perang AS masih akan tetap berada di kawasan, pembukaan kembali jalur pelayaran menjadi bagian penting dari implementasi awal kesepakatan yang telah disepakati Washington dan Teheran.
Pencabutan blokade juga membuka kembali akses Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia yang sebelumnya menjadi titik panas konflik. Keputusan ini diharapkan mengurangi risiko gangguan pasokan minyak global sekaligus meredakan ketegangan di kawasan Teluk.
Diketahui, kesepakatan damai AS-Iran sendiri memuat 14 poin utama, termasuk komitmen bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir, pembentukan dana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi senilai USD 300 miliar, serta target penyelesaian perjanjian permanen dalam waktu maksimal 60 hari.
Negosiasi Baru Dimulai
Meski perang dinyatakan berakhir, kedua negara masih harus menyelesaikan berbagai isu krusial dalam putaran negosiasi lanjutan.
Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan kesepakatan yang telah berlaku itu sekaligus memulai masa pembahasan teknis selama 60 hari ke depan.
"Kemungkinan saya akan menuju Swiss untuk negosiasi teknis," kata Vance kepada wartawan di Gedung Putih sebagaimana dikutip via BBC.
Pertemuan lanjutan antara pejabat AS dan Iran tetap direncanakan berlangsung di Swiss, meski seremoni penandatanganan resmi yang sebelumnya dijadwalkan digelar di negara tersebut dibatalkan karena dokumen telah ditandatangani secara jarak jauh.
Khamenei Setujui Kesepakatan Meski Berbeda Pandangan
Di Teheran, Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei akhirnya memberikan tanggapan publik pertamanya terkait kesepakatan tersebut.
Khamenei mengaku menyetujui perjanjian dengan Amerika Serikat meski memiliki pandangan berbeda terhadap isi kesepakatan.
"Saya mengizinkan kesepakatan ini berjalan setelah mendapat jaminan bahwa hak-hak bangsa Iran akan dilindungi," katanya, merujuk pada jaminan yang diberikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Khamenei juga menuduh Presiden Trump menggunakan berbagai bentuk tekanan untuk mendorong lahirnya kesepakatan tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa dialog langsung antara Teheran dan Washington pada masa mendatang tidak berarti Iran menerima seluruh posisi Amerika Serikat.
"Negosiasi tatap muka di masa mendatang tidak berarti penerimaan terhadap posisi musuh," ujarnya.
Kesepakatan Masih Menuai Kritik
Meski membuka jalan bagi berakhirnya perang, isi perjanjian masih menuai kontroversi, terutama di Amerika Serikat. Senator Partai Republik Bill Cassidy menyebut kesepakatan tersebut sebagai 'kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade'.
"Iran tidak berhasil dibatasi ambisi nuklirnya, dan mereka belajar bahwa ancaman terhadap Selat Hormuz berhasil memberikan hasil," kata Cassidy.
Pemerintahan Trump membantah kritik tersebut. JD Vance menegaskan Iran tidak akan menerima manfaat ekonomi maupun keringanan sanksi apabila gagal memenuhi kewajiban dalam Memorandum of Understanding (MoU).
Menurutnya, Iran diwajibkan menghancurkan stok uranium yang telah diperkaya serta membuktikan tidak lagi mendanai kelompok-kelompok proksi di kawasan Timur Tengah.
Dengan blokade laut yang telah dicabut dan perundingan teknis segera dimulai, fokus kini bergeser pada pertanyaan yang lebih besar: apakah kesepakatan awal ini mampu menghasilkan perdamaian permanen atau hanya menjadi jeda sementara dalam rivalitas panjang antara Washington dan Teheran.