JawaPos.com - Di balik klaim tercapainya teks final perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, sejumlah poin krusial yang menjadi inti negosiasi mulai terungkap. Program nuklir Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga pencabutan sanksi ekonomi menjadi isu utama yang menentukan masa depan kawasan Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kesepakatan awal yang sedang disiapkan bertujuan mengakhiri perang 'di semua front, termasuk Lebanon'.
Namun, persoalan paling sensitif yakni program nuklir Iran belum sepenuhnya diselesaikan. Menurut Araghchi, pembahasan teknis mengenai fasilitas nuklir akan dilakukan dalam waktu 60 hari setelah perjanjian penghentian perang ditandatangani.
Ia menegaskan bahwa kedua pihak masih memiliki opsi untuk memperpanjang tenggat waktu tersebut apabila diperlukan.
Program nuklir Iran selama ini menjadi sumber utama ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel.
Washington serta Tel Aviv khawatir aktivitas tersebut dapat mengarah pada pengembangan senjata nuklir, sementara Teheran terus menegaskan bahwa programnya semata-mata untuk tujuan damai.
Baca Juga: Suma UI Diserbu Netizen karena Kecam Kekerasan terhadap LGBTQ, Rektor UI Lakukan Investigasi
Seorang pejabat senior pemerintahan AS yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa rancangan kesepakatan saat ini mencakup proses penghancuran atau pemindahan uranium yang telah diperkaya oleh Iran.
Menurutnya, periode 60 hari pasca-penandatanganan akan digunakan untuk menyusun rincian teknis terkait pengelolaan uranium yang tersimpan di sejumlah fasilitas nuklir Iran yang sebelumnya menjadi sasaran serangan militer Amerika Serikat.
Selain isu nuklir, dilansir via AP News, perhatian dunia juga tertuju pada Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dan gas global.
Selama perang berlangsung, Iran menerapkan sistem pungutan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Kebijakan itu menuai kritik dari Amerika Serikat dan sejumlah negara lain yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
Araghchi menegaskan Iran menginginkan mekanisme yang memungkinkan Teheran tetap memperoleh kompensasi atas layanan yang diberikan kepada kapal-kapal yang melintasi selat tersebut.
"Akan ada biaya yang terlibat, dan biaya itu harus dibayar," kata Araghchi di platform X.
Pejabat AS menyebut rancangan kesepakatan juga memuat ketentuan mengenai pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz guna memulihkan stabilitas pasokan energi dunia.
Baca Juga: Penerimaan Murid Baru DKI Jadi Mudah dan Transparan Lewat SPMB Online
Meski negosiasi menunjukkan perkembangan positif, Israel masih mempertahankan sikap waspada. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya bukan bagian dari perundingan yang berlangsung antara Washington dan Teheran.
Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut dirinya dan Presiden Donald Trump memiliki pandangan yang sama bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan negaranya tetap akan mempertahankan kepentingan strategisnya, termasuk upaya melemahkan jaringan rudal dan kelompok proksi Iran di kawasan.
Katz juga memperingatkan bahwa Israel dapat mengambil langkah secara independen terhadap Iran apabila dianggap perlu, terlepas dari hasil kesepakatan yang tengah dirundingkan.
Dengan masih adanya sejumlah persoalan strategis yang harus diselesaikan, dunia kini menantikan apakah kesepakatan yang disebut-sebut sudah hampir rampung itu benar-benar mampu mengakhiri salah satu konflik paling berbahaya di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.