Paus Leo XIV Minta Maaf atas Peran Vatikan dalam Legitimasi Perbudakan, Sebut sebagai 'Luka dalam Ingatan Kristen'

JawaPos.com - Pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Leo XIV menyampaikan permintaan maaf bersejarah atas keterlibatan Takhta Suci Vatikan dalam melegitimasi praktik perbudakan selama berabad-abad.

Dalam ensiklik pertamanya bertajuk Magnifica Humanitas, Paus mengakui bahwa otoritas Gereja pada masa lalu pernah memberi legitimasi terhadap penaklukan dan perbudakan atas non-Kristen di Afrika dan benua Amerika.

Permintaan maaf ini menjadi yang pertama kali disampaikan secara terbuka oleh seorang Paus terkait peran langsung lembaga kepausan dalam mendukung praktik kolonialisme dan perbudakan.

Sebelumnya, para Paus memang pernah meminta maaf atas keterlibatan umat Kristen dalam perdagangan budak trans-Atlantik, tetapi belum pernah secara eksplisit mengakui peran Takhta Suci sendiri.

Dilansir dari National Catholic Reporter (NCR), Senin (25/5/2026), Paus Leo XIV menyebut sejarah tersebut sebagai “luka dalam ingatan Kristen” yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan Gereja Katolik. Paus pertama asal Amerika Serikat itu mengatakan penderitaan para korban perbudakan bertentangan dengan martabat manusia yang dijunjung dalam ajaran Gereja.

"Mustahil untuk tidak merasakan duka mendalam ketika merenungkan penderitaan dan penghinaan luar biasa yang dialami begitu banyak orang, yang sangat bertentangan dengan martabat mereka sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Untuk itu, atas nama Gereja, saya dengan tulus memohon pengampunan," tulis Paus Leo XIV.

Dekret Resmi Paus yang Pernah Melegitimasi Kolonialisme

Dalam ensiklik tersebut, Paus Leo XIV menyinggung sejumlah bulla atau dekret kepausan abad ke-15 yang memberi kewenangan kepada kerajaan Eropa untuk menaklukkan wilayah non-Kristen. Salah satu yang paling kontroversial ialah Dum Diversas yang diterbitkan Paus Nicholas V pada 1452.

Melalui dekret itu, Kerajaan Portugis diberi hak untuk menaklukkan dan memperbudak kelompok yang disebut sebagai "pagan" dan "musuh Kristus". Tiga tahun kemudian, bulla Romanus Pontifex memperluas legitimasi tersebut dan menjadi salah satu fondasi "Doctrine of Discovery", doktrin yang dipakai bangsa Eropa untuk membenarkan perebutan wilayah di Afrika dan Amerika selama era kolonial.

Menurut Pastor Jesuit Christopher J. Kellerman dalam bukunya All Oppression Shall Cease: A History of Slavery, Abolitionism, and the Catholic Church, legitimasi itu kemudian diperbarui oleh Paus Callixtus III pada 1456, Paus Sixtus IV pada 1481, dan Paus Leo X pada 1514. Pada periode yang sama, kerajaan Spanyol juga memperoleh hak serupa atas wilayah di Amerika.

Gereja Diakui Terlambat Mengecam Perbudakan

Meski Vatikan selama ini menegaskan bahwa Gereja selalu menjunjung martabat manusia, Paus Leo XIV mengakui lembaga Gereja terlambat secara tegas menyatakan bahwa perbudakan bertentangan dengan ajaran Kristen.

Dalam ensikliknya, ia menyebut Takhta Apostolik Roma pada masa awal modern beberapa kali ikut "mengatur dan melegitimasi bentuk-bentuk penundukan", termasuk praktik perbudakan terhadap non-Kristen.

Namun, Paus juga menilai keputusan-keputusan pada masa itu tidak bisa sepenuhnya dihakimi memakai standar moral modern.

"Namun kita juga tidak bisa menyangkal ataupun mengecilkan keterlambatan masyarakat maupun gereja dalam mengecam momok perbudakan," tulisnya.

Paus Leo XIV menambahkan bahwa Paus Leo XIII baru secara eksplisit mengecam perbudakan pada 1888, jauh setelah banyak negara lebih dahulu menghapus praktik tersebut. Bahkan, pada era kuno hingga Abad Pertengahan, sejumlah institusi Gereja masih memiliki budak.

Dikaitkan dengan Eksploitasi Era AI

Ensiklik Magnifica Humanitas juga menyoroti bentuk eksploitasi modern di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Paus Leo XIV mengaitkan sejarah perbudakan dengan praktik eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasok industri teknologi, terutama penambangan mineral langka untuk produksi chip AI.

Menurutnya, revolusi digital berisiko melahirkan bentuk kolonialisme baru apabila perkembangan teknologi tidak dibarengi perlindungan terhadap martabat manusia dan hak pekerja.

"Gereja saat ini harus dengan tegas mengecam seluruh bentuk perdagangan manusia yang berkaitan dengan revolusi teknologi digital apabila kita tidak ingin kembali meminta maaf di masa depan," tulis Paus.

Permintaan maaf itu juga memiliki dimensi pribadi bagi Paus Leo XIV. Berdasarkan penelitian silsilah yang dipublikasikan sejarawan Amerika Serikat Henry Louis Gates Jr. di The New York Times, keluarga Paus memiliki garis keturunan yang mencakup budak, mantan budak, serta pemilik budak di Amerika Serikat.

Pada 2023, Vatikan memang telah secara resmi menolak "Doctrine of Discovery" yang selama berabad-abad digunakan untuk membenarkan kolonialisme. Namun hingga kini, Takhta Suci belum secara resmi mencabut bulla-bulla kepausan yang menjadi dasar lahirnya doktrin tersebut.

Artikel Terkait