JawaPos.com - Ratusan karyawan Google DeepMind (GDM) di Inggris mendorong pembentukan serikat pekerja menyusul meningkatnya kekhawatiran atas penggunaan teknologi AI perusahaan itu oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk kepentingan pertahanan serta intelijen.
Perkembangan ini menambah daftar tekanan etis yang kini membayangi perusahaan-perusahaan teknologi besar dunia di tengah perlombaan dominasi AI global.
Google DeepMind, unit pengembangan AI milik raksasa teknologi Google yang dipimpin peraih Nobel Demis Hassabis, dilaporkan telah menyetujui pembicaraan formal dengan serikat pekerja Inggris melalui Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas).
Langkah tersebut dinilai sebagai perkembangan penting di sektor teknologi yang selama ini relatif sulit ditembus gerakan serikat pekerja.
Baca Juga: Google Transformasi Mesin Pencarian Jadi Sistem AI Otonom dan Kembali Masuki Pasar Kacamata Pintar
Dilansir dari The Guardian, Sabtu (23/5/2026), pembicaraan itu berlangsung setelah pekerja di kantor pusat Google DeepMind di London memberikan suara untuk mengajukan upaya pembentukan serikat pekerja.
Dalam surel internal kepada staf, perusahaan menyatakan bahwa pembahasan di Acas "dapat mengarah pada pemungutan suara formal dalam beberapa bulan ke depan, yang memberi seluruh karyawan yang memenuhi syarat kesempatan memilih apakah mereka ingin diwakili oleh serikat pekerja."
Namun, Google DeepMind menolak memberikan pengakuan sukarela kepada Communications Workers Union (CWU) dan Unite untuk kepentingan perundingan kolektif. Perusahaan menegaskan, "Kami sepenuhnya menghormati hak ketenagakerjaan seluruh karyawan, termasuk hak untuk memilih apakah menjadi anggota serikat pekerja atau tidak. Pilihan Anda tidak akan memengaruhi bagaimana Anda diperlakukan di GDM."
Pihak Google DeepMind menyatakan tetap membuka dialog dengan pekerja meski belum menyetujui permintaan serikat pekerja untuk diakui secara resmi dalam perundingan kolektif terkait gaji, jam kerja, dan cuti.
"Kami menawarkan pertemuan melalui Acas, yang merupakan langkah standar berikutnya," kata juru bicara Google DeepMind. GDM juga menegaskan perusahaan tetap menghargai "dialog yang konstruktif dan langsung" dengan karyawan demi menjaga lingkungan kerja yang positif.
Dorongan pembentukan serikat pekerja ini muncul di tengah meningkatnya kegelisahan internal sejak Google pada 2025 menghapus komitmen untuk tidak menggunakan teknologinya dalam senjata berbahaya maupun pengawasan yang melanggar norma internasional. Ratusan pekerja disebut telah menandatangani petisi terkait kekhawatiran atas penerapan AI perusahaan dalam sektor militer dan intelijen.
Sorotan terbesar mengarah pada hubungan Google dengan pemerintah Israel di tengah perang Gaza. Sejumlah pejabat Israel sebelumnya menyebut teknologi komputasi awan Google memungkinkan "hal-hal luar biasa terjadi dalam pertempuran." Pernyataan itu memperkuat kekhawatiran sebagian pekerja mengenai potensi penggunaan AI dalam operasi militer modern.
Persoalan tersebut juga berkembang menjadi sengketa hukum. Seorang peneliti AI DeepMind keturunan Palestina menggugat Google setelah mengaku diberhentikan secara tidak sah karena memprotes kerja sama perusahaan dengan pemerintah Israel. Peneliti tersebut diketahui merupakan anggota United Tech and Allied Workers Union, cabang dari CWU. Sementara itu, Google membantah versi kronologi yang disampaikan peneliti tersebut.
Pihak serikat pekerja menilai langkah Google DeepMind menuju pembicaraan formal menjadi sinyal bahwa tekanan internal mulai sulit diabaikan. Seorang sumber di CWU mengatakan, "Ini adalah konsesi bahwa mereka perlu menangani sejumlah persoalan serius di lingkungan kerja."
Menurutnya, kini muncul "gelombang opini yang kuat" terkait kontrak yang harus dijalankan pekerja, termasuk hubungan perusahaan dengan teknologi drone, pemerintah Israel, dan militer Amerika Serikat.
Perdebatan di Google DeepMind mencerminkan perubahan besar dalam industri teknologi global, ketika pengembangan AI tidak lagi dipandang sekadar perlombaan bisnis bernilai triliunan dolar AS, melainkan juga arena pertarungan etika, geopolitik, dan hak pekerja.
Di tengah agresivitas investasi para tokoh besar teknologi global, tekanan terhadap transparansi penggunaan AI kini semakin menjadi isu strategis yang tidak lagi bisa dipisahkan dari dinamika politik internasional.