JawaPos.com - Tiongkok menunjukkan sikap tegas terhadap Amerika Serikat dengan memblokir sanksi yang dijatuhkan kepada sejumlah kilang minyaknya akibat pembelian minyak dari Iran. Langkah ini mempertegas meningkatnya ketegangan geopolitik di tengah konflik kepentingan energi global.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (2/5) waktu setempat, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan telah menerbitkan perintah hukum untuk menangkal dampak sanksi AS yang menyasar lima kilang domestik. Beijing menegaskan bahwa kebijakan Washington tersebut 'tidak akan diakui, diterapkan, maupun dipatuhi'.

Mengutip Press TV, pemerintah Tiongkok menilai langkah Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional serta norma dasar hubungan antarnegara. Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa sanksi tersebut secara tidak sah membatasi perusahaan Tiongkok dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan perdagangan normal dengan negara lain.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Pisces 3 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Selama ini, Tiongkok dikenal sebagai salah satu pembeli utama minyak Iran, terutama melalui kilang independen atau 'teapot refineries' yang sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari Republik Islam tersebut.

Sanksi ini merupakan bagian dari upaya lama Washington untuk menekan pendapatan minyak Teheran. Pada masa pemerintahan Donald Trump, AS telah menjatuhkan sanksi terhadap empat kilang Tiongkok tahun lalu.

Terbaru pada April, Washington kembali menargetkan kilang Hengli Petrochemical (Dalian) karena membeli minyak mentah Iran senilai miliaran dolar.

Di sisi lain, ketegangan juga merambah ke sektor keamanan. Angkatan Laut AS terus menargetkan kapal dagang Iran di kawasan Laut Oman dan Teluk Persia dalam kebijakan yang disebut sebagai blokade pelabuhan Iran.

Iran pun mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pembajakan dan memperingatkan bahwa jika keamanan pelabuhannya terganggu, maka tidak ada pelabuhan lain yang akan aman.

Sebagai respons, angkatan bersenjata Iran menutup Selat Hormuz bagi seluruh kapal, kecuali yang mendapat izin resmi dari otoritas Iran. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia.