JawaPos.com — Di tengah meningkatnya konflik global, Vatikan memperingatkan kecenderungan negara-negara mengandalkan kekuatan militer dan pengaruh politik sebagai penentu utama dalam hubungan internasional, alih-alih mengedepankan diplomasi dan hukum internasional. 

Dalam situasi ini, umat Katolik didorong untuk tidak membiarkan Paus Leo XIV sendirian dalam menyuarakan penolakan terhadap perang serta mendukung secara nyata upaya perdamaian.

Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menegaskan bahwa seruan damai yang disampaikan Paus Leo bukan sekadar simbol moral, melainkan membutuhkan dukungan konkret dari umat beriman dan masyarakat internasional agar tidak kehilangan relevansi di tengah dinamika geopolitik yang keras.

Baca Juga: Vatikan Resmi Gunakan Bahasa Indonesia untuk Layanan Media di Vatican News, Jadi Bahasa ke-57

Dilansir dari EWTN News, Sabtu (11/4/2026), Parolin menyatakan bahwa suara Paus Leo XIV memiliki nilai moral yang kuat dan menjadi peringatan bagi dunia, namun berisiko tidak berdampak jika tidak didukung tindakan nyata. Ia mengibaratkannya sebagai “suara yang berseru di padang gurun” jika hanya didengar tanpa diikuti dukungan konkret. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan majalah budaya Dialoghi yang berafiliasi dengan Aksi Katolik Italia.

Lebih lanjut, Kardinal Pietro Parolin mengaitkan pernyataan tersebut dengan doa bersama untuk perdamaian yang diserukan oleh Paus Leo XIV pada 11 April di Basilika Santo Petrus. Menurutnya, momentum ini menjadi simbol penting untuk memperkuat solidaritas global serta mendorong dukungan nyata terhadap pesan damai Gereja.

Sebagai pelajaran dari masa lalu, Kardinal Pietro Parolin mengingatkan invasi Irak 2003, ketika Paus Yohanes Paulus II sudah memperingatkan agar perang dihindari, namun tidak mendapat dukungan berarti dari dunia internasional. Menurutnya, kondisi itu tidak boleh terulang.

Karena itu, ia menekankan pentingnya mendukung seruan Paus Leo XIV untuk perdamaian yang tidak bergantung pada senjata, sekaligus menolak narasi yang membenarkan perlombaan militer. “Diperlukan lebih banyak suara damai, lebih banyak suara yang menentang kegilaan perlombaan senjata, serta lebih banyak suara yang membela saudara-saudari kita yang paling miskin,” ujarnya.

Ia juga mendorong munculnya gagasan baru, termasuk dari kalangan akademik Katolik, untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada kelompok rentan, bukan sekadar mengejar keuntungan.

Di sisi lain, Parolin menilai situasi global saat ini semakin mengkhawatirkan karena penggunaan kekuatan militer kerap dianggap sebagai solusi cepat. Ia mengaku heran melihat betapa mudahnya opsi militer dipandang sebagai jalan keluar utama dalam berbagai konflik.

Akibatnya, diplomasi internasional semakin melemah dan kehilangan peran dalam menawarkan solusi damai. Pada saat yang sama, kesadaran akan dampak buruk perang dan pentingnya aturan bersama juga semakin menurun.

Menurut Parolin, akar masalah ini terletak pada cara pandang negara-negara yang lebih mengandalkan kekuatan dibandingkan hukum internasional. Hal ini kemudian memunculkan standar ganda dalam merespons konflik.

Ia mencontohkan perbedaan sikap dunia terhadap serangan terhadap warga sipil di Ukraina dan kehancuran di Gaza. “Banyak pemerintah menyatakan kemarahan atas serangan terhadap warga sipil Ukraina oleh rudal dan drone Rusia, serta menjatuhkan sanksi terhadap agresor. Namun, saya tidak melihat hal yang sama terjadi dalam tragedi kehancuran Gaza,” katanya.

Fenomena ini, lanjutnya, menunjukkan adanya standar ganda yang dipengaruhi kepentingan masing-masing negara, di mana hukum internasional hanya ditegakkan saat menguntungkan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan melemahnya komitmen global terhadap perdamaian.

Parolin juga mengkritik melemahnya sistem diplomasi dunia dan menilai tidak realistis jika perdamaian diharapkan tercapai melalui kekuatan senjata. “Kita tidak bisa menyerah pada logika yang terkuat,” tegasnya.

Dalam konteks Eropa, ia menyoroti belum adanya kesatuan sikap dalam menghadapi krisis global. Karena itu, ia menilai penting untuk memperkuat kerja sama dan komitmen bersama di antara negara-negara Eropa.

Terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa, Parolin menegaskan bahwa lembaga internasional tetap penting untuk menjaga keseimbangan global, meskipun diakui mekanisme veto sering menghambat efektivitasnya.

“Kita tidak boleh berpindah dari kekuatan hukum menjadi hukum kekuatan,” ujarnya, menegaskan pentingnya menjaga peran hukum internasional.

Selain itu, ia menekankan peran umat beriman dalam mendorong perdamaian, mulai dari membela martabat manusia, menjaga kebebasan beragama, hingga mendorong sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Di akhir, Parolin mengingatkan bahwa perkembangan teknologi, termasuk penyebaran berita palsu, turut memperkeruh situasi global dengan memperkuat ketakutan dan perpecahan. “Sebagai umat Kristiani, kita harus melawan kecenderungan ini melalui kehidupan sehari-hari kita,” pungkasnya.