JawaPos.com - Pemerintah Indonesia meluapkan duka sekaligus kemarahan atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Insiden berdarah yang terjadi pada 29–30 Maret 2026 itu juga menyebabkan lima prajurit lainnya terluka.

Kecaman keras disampaikan langsung oleh Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi, dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB pada Selasa (31/3). Sidang tersebut digelar atas dorongan Indonesia bersama Prancis, sebagai respons atas eskalasi konflik di Lebanon yang dinilai semakin membahayakan pasukan penjaga perdamaian.

“Pemerintah dan rakyat Indonesia merasakan duka, kemarahan, dan frustrasi yang mendalam atas serangan ini,” ujar Umar Hadi di forum internasional tersebut.

Dalam pernyataannya, Indonesia mengutuk keras serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI. Bahkan, Umar Hadi secara khusus menyebutkan nama-nama korban sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa mereka dalam menjaga perdamaian dunia.

Baca Juga: Lebaran Usai, Haedar Nashir Ajak Warga Muhammadiyah Jaga Peradaban

Serangan Dikaitkan dengan Agresi Israel

Indonesia menilai eskalasi kekerasan di Lebanon tidak terlepas dari operasi militer Israel yang disebut berulang kali melanggar kedaulatan negara tersebut. Menurut pemerintah, serangan-serangan ini tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga keselamatan pasukan perdamaian PBB.

Lebih jauh, Indonesia menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum internasional, bahkan berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang.

Dalam forum Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan tegas. Salah satunya adalah desakan agar dilakukan investigasi independen.

“Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” tegas Umar Hadi.

Selain itu, Indonesia juga mendesak pemulangan jenazah tiga prajurit secara cepat, aman, dan bermartabat, perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka dan jaminan dari semua pihak, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif.

Termasuk, pemerintah Indonesia meminta langkah darurat dari Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB untuk meningkatkan perlindungan personel UNIFIL, termasuk evaluasi protokol keamanan dan rencana evakuasi.

Indonesia menekankan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama komunitas internasional. Pemerintah pun mendesak Dewan Keamanan PBB agar tidak hanya mengeluarkan pernyataan, tetapi juga mengambil langkah konkret dan bersatu dalam mengutuk serangan terhadap peacekeepers.

Insiden ini menjadi sorotan global karena kembali menegaskan tingginya risiko yang dihadapi pasukan perdamaian di tengah konflik yang terus memanas di Timur Tengah.