JawaPos.com — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran secara resmi menolak proposal gencatan senjata yang diajukan pemerintahan Donald Trump.
Sebagai respons, Teheran mengajukan lima syarat utama yang dinilai mencerminkan posisi negosiasi yang jauh lebih tegas dan strategis, sekaligus memperlihatkan bahwa konflik belum akan mereda dalam waktu dekat.
Situasi ini menandai fase baru dalam dinamika konflik regional yang melibatkan tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga Israel serta sejumlah negara di kawasan Teluk Persia. Iran menegaskan bahwa penghentian perang sepenuhnya berada dalam kendali mereka, bukan ditentukan oleh Washington.
Melansir The Hill, Kamis (26/3/2026), Iran menyampaikan bahwa mereka hanya akan mengakhiri perang “pada waktu yang mereka pilih sendiri dan hanya jika seluruh syarat yang telah ditetapkan terpenuhi.” Dalam pernyataan resmi Konsulat Iran di Mumbai yang diunggah di platform X, ditegaskan, “Iran tidak akan membiarkan Trump menentukan waktu berakhirnya perang.”
Lebih lanjut, laporan dari The Associated Press mengungkapkan bahwa seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya menyatakan Teheran akan terus melancarkan serangan dengan “pukulan berat” di kawasan, menandakan bahwa eskalasi militer masih menjadi opsi aktif.
Untuk itu, Jawa Pos telah merangkum lima syarat utama yang diajukan Iran sebagai prasyarat penghentian perang. Berikut poin-poin yang dimaksud:
1. Penghentian Total Agresi Militer
Syarat pertama yang diajukan Iran adalah penghentian total segala bentuk “agresi dan pembunuhan” oleh pihak musuh, khususnya Amerika Serikat dan Israel.
Pernyataan ini mencerminkan posisi defensif sekaligus ofensif Iran, yang menganggap serangan terhadap wilayah dan kepentingannya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.
Dalam konteks ini, Iran menilai bahwa tanpa penghentian agresi secara menyeluruh, setiap upaya gencatan senjata hanya bersifat sementara dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk keberlanjutan perdamaian.
2. Jaminan Perang Tidak Terulang
Selanjutnya, Teheran menuntut adanya mekanisme konkret yang dapat memastikan bahwa perang tidak akan kembali terjadi di masa depan.
Syarat ini menyoroti ketidakpercayaan Iran terhadap komitmen Barat, terutama setelah negosiasi sebelumnya yang dinilai tidak menghasilkan kesepakatan yang mengikat.
Faktor ini menjadi krusial karena Iran menginginkan sistem jaminan yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan internasional.
3. Ganti Rugi dan Reparasi Perang
Iran juga menuntut pembayaran ganti rugi perang yang “dijamin dan didefinisikan secara jelas.” Tuntutan ini mencakup kerusakan infrastruktur, korban sipil, serta dampak ekonomi akibat konflik yang berkepanjangan.
Secara implisit, syarat ini menempatkan tekanan finansial dan moral pada pihak lawan, sekaligus mempertegas posisi Iran sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam konflik tersebut.
4. Penghentian Konflik di Semua Front
Tidak hanya terbatas pada Iran, syarat keempat mencakup penghentian perang di seluruh front, termasuk kelompok-kelompok perlawanan yang beroperasi di berbagai wilayah Timur Tengah.
Hal ini menunjukkan bahwa konflik telah meluas menjadi perang proksi dengan banyak aktor non-negara.
Dengan demikian, Iran ingin memastikan bahwa stabilitas regional tercapai secara menyeluruh, bukan parsial.
5. Pengakuan Kedaulatan atas Selat Hormuz
Syarat terakhir yang paling strategis adalah pengakuan atas kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu rute energi paling vital di dunia, yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak global.
Iran menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz adalah “hak alami dan sah” serta menjadi jaminan utama atas kepatuhan pihak lain terhadap kesepakatan yang akan dicapai.
Di sisi lain, proposal gencatan senjata dari AS yang terdiri dari 15 poin mencakup pembatasan program nuklir Iran, pengurangan kemampuan rudal, serta pembukaan kembali Selat Hormuz secara bersyarat disertai pelonggaran sanksi.
Namun, Iran menegaskan bahwa tuntutan terbaru ini terpisah dari pembahasan dalam putaran negosiasi sebelumnya di Jenewa pada 27 Februari, sehari sebelum serangan dimulai.
Sementara itu, situasi di lapangan terus memburuk. Iran dilaporkan telah menyerang Bandara Internasional Kuwait serta target lain di negara-negara Teluk, bertepatan dengan jeda serangan yang diumumkan Trump terhadap infrastruktur energi Iran. Israel juga melancarkan serangan udara besar-besaran sebagai sinyal kelanjutan operasi militer.
Dalam perkembangan lain, Washington tengah menyiapkan pengerahan sekitar 2.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke Timur Tengah, memperkuat indikasi bahwa konflik berpotensi meluas. Upaya mediasi oleh negara-negara seperti Mesir, Pakistan, dan Turki pun mulai digagas, meski peluang keberhasilannya masih belum pasti.
Dengan posisi negosiasi yang semakin mengeras di kedua belah pihak, prospek perdamaian tampak semakin kompleks. Iran kini tidak hanya menuntut penghentian perang, tetapi juga redefinisi tatanan keamanan regional yang lebih menguntungkan bagi kepentingannya.
***