JawaPos.com - Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun penuh di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa melalui penandatanganan Executive Order (EO) No. 110.
Dalam pernyataannya, Marcos Jr. menegaskan bahwa situasi global saat ini telah menimbulkan ancaman serius terhadap ketersediaan energi domestik. Ia menyebut gejolak di Timur Tengah sebagai faktor utama yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi nasional.
“(Situasi ini) menimbulkan ancaman yang segera terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” kata Marcos Jr.
Melansir ABS-CBN, .enariknya, keputusan ini diambil hanya sehari setelah pemerintah Filipina menyatakan tidak ada krisis minyak di dalam negeri dan menyebut lonjakan harga bahan bakar hanya sebagai 'gangguan harga'.
Baca Juga: ABP Dukung Jamintel Kejagung Awasi MBG, Tegaskan Program Prioritas Andalan Presiden Prabowo
Namun dalam dokumen resmi, pemerintah mengakui kondisi telah berubah. Menteri Energi Filipina menyimpulkan bahwa situasi saat ini berpotensi menyebabkan pasokan energi berada pada titik kritis jika tidak segera ditangani.
“Keadaan tersebut menimbulkan bahaya langsung terhadap kemungkinan pasokan energi yang sangat rendah dan memerlukan langkah-langkah mendesak,” demikian bunyi perintah eksekutif tersebut.
Berlaku 1 Tahun, Pemerintah Siapkan Langkah Darurat
Status darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.
Meski tidak secara eksplisit menyebutkan penerapan batas harga bahan bakar, aturan ini memungkinkan presiden untuk mempercepat pengadaan energi serta mengendalikan harga jika diperlukan.
Kementerian Energi Filipina diberi mandat untuk mengambil berbagai langkah strategis, termasuk:
- Optimalisasi penggunaan energi dan bahan bakar
- Penyesuaian beban listrik (load adjustment)
- Penerapan kebijakan penghematan energi
- Menjaga stabilitas pasokan serta menekan dampak kenaikan harga
Selain itu, perusahaan energi milik negara seperti PNOC dan PNOC-Exploration Corporation diizinkan melakukan pembayaran di muka melebihi batas normal demi mempercepat pengadaan pasokan.
Transportasi dan Bantuan Sosial Ikut Disiapkan
Baca Juga: Ramalan Zodiak Pisces Rabu 25 Maret 2026: Hari Penuh Peluang untuk Berkembang dan Raih Keuntungan!
Tak hanya sektor energi, pemerintah juga mengaktifkan kebijakan lintas sektor untuk meredam dampak krisis.
Kementerian Perhubungan diperintahkan untuk:
- Memperluas program transportasi gratis (Libreng Sakay)
- Menambah jam operasional kereta di Metro Manila
- Menyediakan jalur prioritas transportasi
- Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak.
Di sisi lain, pemerintah juga meluncurkan program UPLIFT (Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport) sebagai respons terpadu lintas kementerian.
Program ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, .enjamin distribusi layanan penting, melindungi daya beli masyarakat dan memastikan bantuan sosial tersalurkan cepat.
Sejumlah kementerian seperti sosial, pertanian, tenaga kerja migran, hingga perdagangan akan dilibatkan untuk mempercepat distribusi bantuan dan mengawasi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Langkah darurat ini tak lepas dari eskalasi konflik global, terutama setelah Iran menutup sebagian jalur strategis Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, sebagai respons atas serangan udara dari Amerika Serikat dan Israel.
Penutupan jalur vital tersebut memperparah ketidakpastian pasokan energi global dan mendorong banyak negara, termasuk Filipina, bersiap menghadapi skenario terburuk.
Dengan kebijakan darurat ini, pemerintah Filipina berharap mampu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus meredam dampak ekonomi yang lebih luas di tengah krisis global yang terus berkembang.