JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan, bahwa Israel tidak dapat mencaplok Tepi Barat (West Bank), meski telah diduduki oleh Israel.
Pernyataan tersebut, membuatnya berseberangan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota pemerintahan ultranasionalisnya yang telah mendesak aneksasi wilayah Palestina.
Perlu diketahuii, aneksasi merupakan pengambilalihan wilayah suatu negara oleh negara lain secara paksa untuk disatukan dengan wilayahnya sendiri, yang biasanya dilakukan setelah pendudukan militer.
Dilansir dari Al Jazeera, Trump membuat pernyataan mengejutkan tersebut saat berbicara kepada wartawan pada hari Kamis (25/9/2025), menjelang kedatangan Perdana Menteri Netanyahu di AS untuk berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada hari Jumat (26/9/2025).
"Saya tidak akan membiarkan Israel mencaplok Tepi Barat. Tidak. Saya tidak akan mengizinkannya. Itu tidak akan terjadi," kata Trump.
Ditanya apakah dia telah membahas rencananya untuk memblokir segala upaya aneksasi Israel dengan Netanyahu, Trump tidak berkomitmen.
"Ya, tapi saya tidak akan mengizinkannya. Entah saya bicara dengannya (Netanyahu) atau tidak, saya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat. Sudah cukup. Sudah waktunya berhenti sekarang, oke?," kata presiden AS.
Trump tidak memberikan perincian tentang tindakan apa yang akan diambilnya untuk mencegah kemungkinan aneksasi Tepi Barat yang diduduki Israel.
Dan, para analis mempertanyakan apakah pemimpin AS yang terkenal berubah-ubah itu akan berubah pikiran.
Berbicara kepada Al Jazeera, Mouin Rabbani, seorang analis dan peneliti non-residen di Pusat Studi Konflik dan Kemanusiaan yang berbasis di Qatar, mengatakan pernyataan Trump merupakan perkembangan yang positif.
Tetapi, ia mempertanyakan apakah Presiden akan menindaklanjutinya. “Seseorang yang menganggap penting perkataan Trump akan menanggung risikonya sendiri,” kata Rabbani.
“Jadi pertanyaannya sekarang, apakah dia akan memastikan Israel tidak mencaplok Tepi Barat, dan jika ya, apa yang akan dia lakukan? Akankah pikirannya berubah setelah percakapan lain yang dia lakukan?,” imbuhnya.
Komentar Trump berpotensi menempatkan pemerintahannya pada jalur yang bertabrakan dengan pemerintah sayap kanan Israel yang dipimpin oleh Netanyahu, yang mana para anggotanya telah menjadikan aneksasi Tepi Barat dan Gaza sebagai tujuan politik formal.
Pada bulan Juli 2025, anggota parlemen Israel memberikan suara 71 banding 13 untuk mendukung mosi tidak mengikat di Knesset yang menyerukan aneksasi Tepi Barat.
Proposal tersebut awalnya diajukan oleh menteri keuangan Israel dan pemimpin politik sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki dan memegang jabatan di Kementerian Pertahanan Israel di mana ia mengawasi administrasi permukiman ilegal di tanah Palestina.
Smotrich dan anggota sayap kanan lainnya dari koalisi pemerintahan Netanyahu juga telah menyuarakan penentangan keras terhadap upaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.
Bahkan, mengancam akan menggulingkan pemerintah jika kesepakatan tercapai. Sebelum Australia, Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, dan negara lain bergerak untuk mengakui kenegaraan Palestina, Smotrich meluncurkan rencana yang mengizinkan pembangunan ribuan rumah di permukiman ilegal kontroversial yang membelah Tepi Barat.
“Jika perluasan permukiman besar-besaran di tanah yang diduduki Israel itu sudah selesai, maka akhirnya mengubur gagasan negara Palestina. ’’Karena tidak ada yang perlu diakui dan tidak ada seorang pun yang perlu diakui,” ujarnya pada bulan Agustus.
“Siapa pun di dunia yang mencoba mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban dari kami di lapangan,” tambahnya.
Pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki telah berlangsung sejak tahun 1967, membentang jauh ke dalam wilayah Palestina dan membagi lanskap berkat jaringan jalan dan infrastruktur lain yang dikendalikan oleh pemerintah dan militer Israel.
Mahkamah Internasional memutuskan pada bulan Juli 2024, bahwa permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal dan harus dihentikan. Dan, tanahnya dikembalikan kepada Palestina.
Israel telah menjadi landasan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, dan pemerintah Israel sangat bergantung pada dukungan finansial, militer, dan intelijen dari AS untuk mempertahankan kampanye yang sedang berlangsung di Gaza, Tepi Barat, juga sebagian Lebanon dan Suriah.
Setiap kebijakan AS yang bertentangan dengan ambisi Israel tentu dapat memicu krisis politik di Israel. Khususnya, di kalangan partai-partai sayap kanan yang membentuk pemerintahan koalisi Netanyahu.
Merujuk secara singkat ke Gaza pada hari Kamis, Trump menggambarkan situasi secara keseluruhan sangat buruk.
Meskipun mengisyaratkan kesepakatan damai bisa segera terjadi, Trump tidak memberikan rincian atau kejelasan apa pun kecuali mengatakan bahwa pembicaraan yang sangat baik telah diadakan dengan para pemimpin negara-negara Arab dan Netanyahu.
Awal minggu ini, Trump bertemu dengan para pemimpin Arab Saudi, Qatar, UEA, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan di sela-sela Sidang Umum PBB untuk membahas diakhirinya serangan militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza.