JawaPos.com - Senja belum berlalu, jarum jam menunjukkan sekitar pukul 18.30 WIB pada Rabu (19/7). Petang itu, bakda salat Magrib, Fahmi baru keluar dari kantornya di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setia Budi, Jakarta Selatan.
Di dalam mobil, pikirannya masih pusing tak karuan karena pekerjaan. Namun, dia masih sempat memikirkan nasib Novel Baswedan, koleganya yang disiram air keras pada 100 hari yang lalu oleh oknum tak dikenal.
Sekitar pukul 19.22 WIB, sembari menembus kemacetan di daerah Pejompongan, pegawai KPK pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) itu, mengirimkan pesan kepada Aulia Postiera. Dia adala kolega sesama pegawai lembaga antirasuah yang kini dipimpin Agus Raharjo cs.
Isinya, mengusulkan agar ada semacam aksi damai dan doa bersama untuk memperingati 100 hari pasca penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. ’’Besok 100 hari NB (Novel Baswedan) kita pakai baju hitam? Pita hitam?,’’ kata Fahmi kepada JawaPos.com, Kamis (20/7) malam.
Atas usulan spontan tersebut, Aulia yang menjabat sebagai Sekjen Wadah Pegawai KPK langsung menyetujui. ’’Bagusnya pita hitam. Siap,’’ katanya menirukan jawaban koleganya.
Selain mengirim usulan akan adanya aksi kepada Sekjen WP, ide tersebut juga dikirimkan ke grup internal pegawai KPK lain. Dari pembicaraan spontan itu, forum Wadah Pegawai KPK langsung merapatkan barisan. Akhirnya, disepakati ada aksi dan disebarlah undangan aksi damai dan doa bersama memperingati 100 hari penyerangan yang dialami Novel Baswedan ke sejumlah pegawai di berbagai divisi KPK.
Selain itu, sejumlah wartawan dan koalisi masyarakat sipil anti korupsi juga turut diundang untuk meramaikan acara tersebut. Aulia mengatakan, ide aksi dilakukan karena wadah pegawai prihatin dengan kondisi yang menimpa penyidik senior KPK tersebut.
’’Sudah 100 hari, kondisi kesehatan Novel masih mengkhawatirkan,’’ tuturnya.
Selain mengkhawatirkan kondisi Novel, aksi damai dan doa bersama juga untuk menyingkap tabir hitam perkara itu. Sebab, hingga kini pelaku penyiraman, motif, dan otak dibalik kejahatan tersebut belum juga terungkap.
’’Melihat kondisi itu, kami ingin mengingatkan semua pihak. Bahwa negara ini tidak boleh abai pada upaya-upaya pemberantasan korupsi, dan wajib memberikan perlindungan kepada penegak hukum,’’ tegas pria asal Sumatera Barat tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan, aksi juga didasari untuk menyatukan pikiran pegawai KPK. Hal ini dilakukan karena belakangan, KPK terus diterpa berbagai serangan yang bertujuan untuk menghancurkan melemahkan pemberantasan korupsi.
’’Kami memandang bahwa penyerangan Novel, Pansus Angket KPK, dan revisi UU KUHP adalah sebagai satu kesatuan untuk memperlemah KPK dan upaya-upaya pemberantasan korupsi,’’ urainya.
Aksi itu berjalan sesuai rencana. Pada Kamis (20/7) pukul 16.45, sekitar ratusan pegawai KPK dari berbagai divisi yang berbeda, satu persatu keluar ruangan dan berkumpul di lobi gedung. Tidak perlu waktu lama, acara yang digagas wadah pegawai (WP) KPK itu resmi dibuka.
Dalam acara yang dihadiri ratusan pegawai dan seluruh pimpinan KPK, termasuk beserta istri Novel Baswedan Rina Emilda itu, mereka mengingatkan kembali kepada pemerintah dan aparat kepolisian. Jika seluruh pegawai KPK dan masyarakat tak lupa dengan peristiwa keji yang menimpa Novel.
’’Tepat 100 hari sejak penyerangan Selasa (11/4) Subuh, dan sampai hari ini, bayangan pelakunya belum tampak. Kita hari ini berdiri tegak di sini, sebagai bukti Novel tidak sendiri. Kita bersama Novel melawan ketidakadilan ini,’’ tegas anggota sekaligus bendahara WP Budi Prasetyo.
Senada dengan Budi, Anggota WP lain Yadyn menambahkan, meskipun sudah ada korban pegawai KPK yang diserang secara keji, dirinya dan ribuan pegawai KPK tidak akan pernah takut menghadapi berbagai upaya tekanan, ancaman, sampai intervensi. ’’Kami tidak akan pernah takut dan mundur sejengkal pun untuk memberantas korupsi di Indonesia,’’ ujarnya berapi-api.
Sementara, terkait penyelesaian kasus Novel, dia dan ribuan pegawai KPK berharap pimpinan KPK bisa tegas. Terutama, saat harus menghadapi berbagai upaya tekanan. Tujuannya jelas, supaya perkara itu bisa dituntaskan dan ikut membongkar pelaku serta aktor intelektual dibalik penyerangan terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Bengkulu tersebut.
’’Kami minta pimpinan tegas agar kasus ini bisa terselesaikan,’’ imbuhnya. Tidak hanya itu, jika sampai 100 hari ke depan, kepolisian belum juga bisa mengungkap pelaku dan aktor intelektual dibalik aksi penyerangan terhadap mantan Kasatgas kasus e-KTP itu, maka sejumlah pegawai KPK meminta agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF).
Sama seperti yang dilakukan dalam kasus pembunuhan berencana aktivis HAM Munir Said Thalib. ’’Kalau aparat tidak mau serius menangani kasus Novel, kita jadikan ini sebagai most serious crime (kejahatan yang serius) dan minta dibentuk TPGF untuk mengungkap aktor intelektual,’’ pungkasnya.