JawaPos.com - Wacana Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) dinilai kurang tepat. 

Menurut Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, badan tersebut sejatinya dibentuk Kementerian Pertanian, bukan TNI.  

"Kurang tepat saya kira. Karena yang punya kehalian pangan ya Kementan," ujar Gufron saat dikonfirmasi, Selasa (24/1).

Gufron menyatakan, campur tangan TNI dalam masalah pangan dan pertanian, telah keluar konteks fungsi dari militer. Pasalnya masih ada tugas yang lebih penting ketimbang masalah pangan, seperti menjaga ancaman dan bahaya pihak luar.

"Tugasnya hanya untuk mengatasi ancaman eksternal dari luar bukan ngurusin soal sawah," tegasnya.

Namun demikan jika seandainya militer di bawah kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo tetap akan memaksakan membentuk SP3T, Gufron mengkhawatirkan akan timbul polemik baru di tengah masyarakat. Imbasnya, terjadi gangguan stabilitas sosial.

"Karena TNI tidak dibekali keahlian soal isu-isu pertanian," pungkasnya.

Sekadar informasi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pada 2017 pihaknya berencana membentuk SP3T untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.

Gatot mengatakan pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi, misalnya mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan. Sehingga dengan adanya SP3T ini petani tidak lagi membeli bibit padi dari pedagang besar.(cr2/JPG)