JawaPos.com - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tak cuma mengancam nyawa, tetapi juga menguras ekonomi Indonesia. Studi terbaru memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp9 triliun sepanjang 2024.
Beban tersebut mencakup biaya pengobatan, pengeluaran keluarga selama perawatan, hingga hilangnya pendapatan karena pasien maupun pendamping tidak bisa bekerja. Pemerintah pun menilai pencegahan dengue harus ditempatkan sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, pemerintah berkomitmen mencapai target Zero Dengue Deaths 2030 melalui pengendalian dengue secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Upaya pencegahan dengue harus dipandang sebagai investasi bagi kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa, bukan sekadar biaya yang harus ditanggung,” ujar Benjamin, Senin (21/9).
Kemenkes, lanjutnya, tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026–2029. Rencana tersebut akan menjadi pedoman bersama untuk memperkuat surveilans, pencegahan, deteksi dini, tata laksana klinis, hingga kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Wujudkan Nol Kematian pada 2030, Kenali Tanda Bahaya DBD, Jangan Lengah saat Demam Turun
Sementara itu, Studi Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada menunjukkan sebagian besar beban ekonomi dengue pada 2024 berkaitan dengan pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan.
Meski biaya medis pasien dengue ditanggung melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), beban di tingkat keluarga tetap besar. Estimasi biaya medis langsung mencapai sekitar Rp 3 triliun, sementara pasien dan keluarga masih menanggung sekitar Rp 3,5 triliun untuk biaya transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, serta kehilangan pendapatan.
Peneliti senior UGM Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., MBA., M.Kes., mengatakan bahwa JKN belum sepenuhnya menghapus beban finansial yang muncul akibat dengue.
“Temuan kami menegaskan bahwa dengue menimbulkan beban ekonomi nasional yang besar, menyentuh sistem pembiayaan kesehatan sekaligus keuangan keluarga Indonesia. Yang penting dicermati, JKN belum menghapus beban ekonomi di tingkat rumah tangga,” kata Diah.
Menurutnya, pasien yang tercakup JKN masih mengeluarkan biaya mandiri rata-rata Rp 1,09 juta hingga Rp 1,33 juta per episode. Sementara bagi pasien tanpa asuransi, pengeluaran tersebut bisa mencapai Rp 4,27 juta hingga Rp 5,60 juta per episode.
“Beban ekonomi ini akan berdampak lebih berat bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, sehingga pencegahan dengue menjadi cara nyata untuk meringankan tekanan ekonomi pada keluarga Indonesia sekaligus menjaga keberlanjutan dan efektivitas sistem pembiayaan kesehatan nasional,” paparnya.
Karena itu, pencegahan menjadi salah satu kunci untuk menekan beban tersebut. Upaya yang didorong mencakup Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, surveilans dan deteksi dini berbasis data, pengendalian vektor, hingga vaksinasi dan inovasi Wolbachia sesuai kebijakan pemerintah.
Studi Center for Child Health (CCHPRO) UGM bahkan menunjukkan vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi menjadi intervensi yang hemat biaya. Program tersebut diproyeksikan dapat mencegah 1,1–1,3 juta tahun hidup sehat yang hilang akibat dengue selama periode 20 tahun.
Senada dengan itu, Ketua KOBAR Lawan Dengue dr. Suir Syam, M.Kes, M.M.R, mengatakan dengue masih menjadi persoalan serius, tetapi dapat dikendalikan jika seluruh pihak bergerak bersama.
“ Melalui momentum ASEAN Dengue Day 2026, kami mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh masyarakat untuk membangun gerakan nasional melawan dengue melalui pencegahan, deteksi dini, pengendalian vektor, inovasi kesehatan, dan edukasi yang berkelanjutan,” katanya.
Suir Syam mengatakan Indonesia juga memiliki berbagai inovasi kesehatan yang dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan, termasuk Wolbachia dan vaksinasi dengue.
“Studi terbaru juga menunjukkan bahwa vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi memberikan nilai ekonomi yang baik bagi Indonesia. Ini saatnya kita melihat pencegahan sebagai investasi, bukan sekadar biaya,” tegasnya.
KOBAR Lawan Dengue menyambut langkah Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026–2029. Peta jalan tersebut diharapkan memperkuat pergeseran pendekatan pengendalian dengue dari sekadar menangani kasus menjadi pencegahan yang lebih proaktif dan terintegrasi.