JawaPos.com - Perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, ruang siber juga dimanfaatkan kelompok terorisme untuk menyebarkan paham radikal sekaligus mencari anggota baru dengan menyasar kelompok yang dinilai rentan.
"Internet digunakan sebagai alat perekrutan. Ironisnya, banyak anak dan perempuan yang dilibatkan. Lewat RAN PE Fase II ini kita harap pemerintah daerah ikut serta dalam pencegahan ancaman terorisme ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI (Purn.)
Djamari Chaniago dalam Forum Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase II di Jakarta, Senin.
Djamari mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE Fase II 2026–2029.
Menurutnya, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam membangun sistem pencegahan sejak dini di tengah masyarakat, terutama untuk melindungi anak, perempuan, dan generasi muda dari pengaruh paham ekstremisme.
Forum tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya implementasi RAN PE Fase II yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Program ini menjadi acuan nasional dalam upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan, RAN PE Fase II memuat 111 target aksi yang dikelompokkan ke dalam sembilan tema strategis dan akan dijalankan hingga 2029.
"RAN PE Fase Kedua menjadi pedoman bersama dalam membangun sistem pencegahan nasional. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, masyarakat sipil, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membangun daya tangkal masyarakat, khususnya generasi muda," kata Eddy.
BNPT menyebut penyusunan RAN PE Fase II mengacu pada hasil evaluasi perkembangan ancaman sepanjang 2023–2025. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan penyebaran paham radikal nihilistik masih berlangsung, termasuk upaya perekrutan anggota oleh jaringan terorisme global melalui ruang digital yang menyasar kalangan muda.
Karena itu, strategi pencegahan pada fase kedua diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, serta ruang digital agar mampu menjadi benteng dalam menghadapi penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.
Adapun sembilan tema strategis dalam RAN PE Fase II meliputi kesiapsiagaan nasional, penelitian dan pengembangan, ketahanan komunitas dan keluarga, perlindungan serta pemberdayaan perempuan, anak, dan pemuda, komunikasi strategis, media dan sistem elektronik, deradikalisasi, hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan saksi dan korban, serta kemitraan internasional.
Forum Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan RAN PE Fase II dihadiri perwakilan dari 70 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra internasional.
Keterlibatan berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah jepada terorisme. (*)