JawaPos.com - Rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengeluarkan saham-saham dengan High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan sebuah langkah yang berani.
Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat IHSG lebih merepresentasikan pergerakan saham-saham yang memiliki distribusi kepemilikan lebih luas dan likuiditas yang lebih sehat.
Meski begitu, dampaknya terhadap level indeks perlu dicermati secara proporsional. Mengingat saham HSC disebut menyumbang sekitar 18 persen terhadap pergerakan indeks, pengeluarannya dapat mengubah bobot dan karakter pergerakan IHSG secara signifikan.
Menurutnya, apabila saham-saham tersebut sebelumnya menjadi sumber tekanan jual, penghapusan dari perhitungan indeks berpotensi mengurangi tekanan aritmetis terhadap IHSG. Sebaliknya, apabila saham-saham tersebut sedang menguat, kontribusi positifnya juga tidak lagi tercermin dalam indeks.
“Jadi, kebijakan ini tidak otomatis membuat IHSG naik, melainkan mengubah komposisi dan representasi indeks agar lebih mencerminkan kondisi pasar yang dianggap lebih sehat,” ujar Nafan kepada JawaPos.com, Senin (19/10) malam.
Nafan mengatakan, dari sisi kepercayaan investor asing, pengeluaran saham HSC dari IHSG belum cukup untuk menyelesaikan persoalan utama yang menjadi perhatian MSCI.
Menurutnya, kebijakan tersebut memang dapat memperbaiki kualitas representasi indeks dan menjadi sinyal bahwa otoritas serius membenahi transparansi pasar.
Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah apakah struktur kepemilikan saham sudah transparan, apakah jumlah saham yang benar-benar beredar di publik dapat diverifikasi, serta apakah terdapat penegakan hukum yang konsisten terhadap dugaan manipulasi harga dan perdagangan terkoordinasi.
“Investor asing membutuhkan bukti nyata bahwa reformasi menghasilkan perbaikan yang material dan berkelanjutan, bukan sekadar pengumuman kebijakan,” ujarnya.
Maka dari itu, langkah selanjutnya harus disertai penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap emiten maupun pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Nafan mengatakan, pengeluaran saham HSC dari IHSG sebaiknya dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas indeks, bukan sebagai pengganti sanksi.
Ia mengatakan, apabila ditemukan manipulasi pasar, pelanggaran keterbukaan informasi, atau praktik perdagangan yang merugikan investor, regulator perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan proses pemeriksaan dan pembuktian.
Selain itu, publikasi status afiliasi pemegang saham di atas 1 persen juga perlu didukung verifikasi data kepemilikan yang akurat.
“Konsistensi penegakan hukum inilah yang akan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi investor asing dalam menilai kredibilitas reformasi pasar modal Indonesia,” ungkapnya.
Saran untuk Investor
Ia melanjutkan, untuk investor disarankan agar tidak menjadikan potensi perubahan perhitungan IHSG sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan.
Menurutnya, investor perlu mencermati fundamental emiten, kualitas tata kelola, transparansi pemegang saham, likuiditas, dan porsi saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan atau free float.
Pasalnya, saham-saham HSC, risiko volatilitas dan ketidakseimbangan antara kapitalisasi pasar dengan likuiditas riil perlu diperhitungkan secara lebih cermat.
Sementara itu, pada saham-saham berfundamental kuat dengan likuiditas memadai, koreksi harga dapat dievaluasi sebagai peluang investasi apabila valuasinya sudah menarik dan prospek bisnisnya tetap terjaga.
“Dalam kondisi pasar yang masih diwarnai ketidakpastian terkait evaluasi MSCI, investor sebaiknya menerapkan manajemen risiko yang disiplin, menghindari penggunaan utang berlebihan untuk berinvestasi, serta melakukan akumulasi secara bertahap alih-alih mengambil posisi agresif hanya karena berharap IHSG segera pulih,” jelasnya.