JawaPos.com - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses permodalan. Di tengah kebutuhan dana yang cepat, sebagian pelaku usaha memilih pinjaman online (pinjol) maupun bank titil yang menawarkan pencairan relatif mudah.

Sayangnya, pilihan ‘jalan pintas’ itu sering tidak dikalkulasikan dengan pas dampaknya. Yang kadang luput dihitung pelaku UMKM adalah bunga yang jadi beban pembiayaan.

Ketua DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jawa Timur Angga Surya Wijaya mengatakan perkembangan pembiayaan BPR saat ini juga mengarah pada skema channeling. Skema tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan penyaluran kredit termasuk buat UMKM. Namun, Angga mengingatkan ekspansi pembiayaan tetap harus dibarengi dengan pengelolaan risiko yang baik.

“Sekarang ini kan lebih merambah ke kredit channeling. Sehingga bisa melayani masyarakat lebih luas. Penekanan dari kami tentunya para pengurus harus lebih memikirkan mitigasi risikonya terhadap kredit yang diberikan,” kata Angga.

Menurutnya, semakin luas cakupan pembiayaan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan kredit disalurkan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan membayar.

Selain persoalan risiko, Angga menilai BPR juga memiliki peran dalam mendorong pemberdayaan UMKM. Dengan skema channeling, akses pembiayaan berpotensi menjangkau pelaku usaha di luar wilayah operasional utama BPR.

“Tidak hanya dari cakupan wilayahnya, seperti Surabaya Raya, bisa juga di luar Jawa Timur,” imbuhnya.

Pelaku usaha UMKM hijab asal Surabaya Wahyu Alvita Sari membenarkan tambahan modal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan barang dagangan. Dia mengaku memperoleh bantuan pembiayaan sebesar Rp 50 juta yang digunakan untuk menambah stok hijab sekaligus mengembangkan usahanya.

“Sangat membantu untuk usaha saya. Saya berjualan hijab dan pinjaman tersebut saya gunakan untuk mengambil barang serta melebarkan usaha,” kata Wahyu.

Direktur Utama BPR Danamas Lisnur mengatakan, pembiayaan formal dapat menjadi salah satu pilihan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal tanpa harus bergantung pada pinjaman dengan bunga tinggi.“Selama ini memang mereka rata-rata bunganya tinggi. Maka dari itu kami hadir sebagai alternatif pembiayaan,” kata Lisnur dalam pembukaan kantor pusat baru di kawasan Surabaya Barat Kamis (3/9).

Menurut dia, pihaknya selama bertahun-tahun telah menyalurkan kredit mikro kepada pelaku usaha. Khususnya yang menjalankan aktivitas perdagangan di pasar maupun kawasan usaha. Pembiayaan tersebut diberikan dengan sejumlah pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabah.

Untuk kredit mikro, misalnya tersedia pinjaman hingga Rp10 juta yang dapat diajukan tanpa jaminan melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA). Nasabah juga dapat menggunakan BPKB sebagai agunan. Lisnur mengatakan, perluasan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membuat akses permodalan formal semakin terbuka bagi masyarakat. Tidak hanya pedagang, pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan tambahan modal.