JawaPos.com - Independensi Bank Indonesia dinilai menjadi lapisan perlindungan penting bagi perekonomian ketika pengelolaan fiskal menghadapi masalah. Tanpa independensi, Bank Indonesia dikhawatirkan kehilangan ruang untuk menjalankan kebijakan moneter secara mandiri, terutama ketika tekanan terhadap nilai tukar dan stabilitas ekonomi meningkat.
Hal tersebut disampaikan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), dalam diskusi Economic Frontline bertajuk Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi: Menakar Tren Managed Interdependence Global dan Implikasinya terhadap Bank Indonesia di Javarock Kemang, Kamis (20/8).
Nailul menilai posisi Bank Indonesia saat ini tidak lagi sepenuhnya independen. Ia menggunakan istilah shadow independence untuk menggambarkan kondisi tersebut.
Saat krisis 1998, rupiah mengalami pelemahan tajam terhadap dolar AS, dari sekitar Rp2.500 menjadi Rp16.000. Menurut Nailul, salah satu pelajaran penting dari periode tersebut adalah perlunya independensi bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar.
Baca Juga: Indonesia 81 Tahun, Mengapa Kemerdekaan Finansial Masih jadi Mimpi Pekerja?
“Yang saya khawatirkan bahwa ketika ini sudah tidak independen, siapa lagi yang bisa menjaga ketika nilai tukar Rupiah kita ketika terjun bebas,” kata Nailul.
Ia menilai Bank Indonesia memiliki posisi penting ketika tekanan terhadap rupiah meningkat. Dalam kondisi tersebut, otoritas moneter memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan perekonomian.
“Karena saat Rupiah terpuruk, tugas Bank Indonesia menyeimbangkan. Saya boleh katakan bahwa independensi Bank Indonesia sebagai gerbang terakhir bagi perekonomian kita ketika fiskal kita ini buruk dalam pengelolaannya,” terangnya.
Nailul juga mengingatkan agar independensi Bank Indonesia tidak kembali dihapus sehingga bank sentral berada langsung di bawah pemerintah atau Kementerian Keuangan.
“Kita tidak berharap nanti misalkan independensi dihilangkan, dibawah pemerintah lagi ataupun di bawah kementerian keuangan, karena itu justru akan memundurkan lagi ekonomi kita menjadi ekonomi masa purba. Kita sudah modern, sudah free-floating, sudah arus bebas dan sebagainya. Kita tidak boleh lagi kembali lagi ke zaman Orde Lama yang mana Bank Sentral disetir 100 persen oleh pemerintah,” ucapnya.
Menurut Nailul, independensi bank sentral perlu tetap dijaga agar Bank Indonesia dapat menjalankan fungsi otoritas moneter tanpa tekanan dari pihak lain. Ia berharap proses pemilihan Gubernur BI berikutnya juga menghasilkan sosok yang mampu mempertahankan posisi tersebut.
“Kita berharap dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia nanti, Bu Destry Damayanti bisa menjadi penjaga gawang yang independen dari tekanan pemerintah,” jelasnya.
Baca Juga: KPK Terbitkan Sprindik Umum dari Penyelidikan di Kabupaten Bogor, Belum Ada Tersangka
Pandangan mengenai pentingnya independensi BI menjadi salah satu pembahasan utama dalam diskusi Economic Frontline. Forum tersebut membahas posisi bank sentral di tengah perubahan ekonomi global, termasuk hubungan antara kebijakan pemerintah dan kebijakan moneter.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi menilai koordinasi antara pemerintah dan BI tetap diperlukan. Menurutnya, penguatan koordinasi tidak otomatis berarti menghilangkan independensi Bank Indonesia.
“Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang. Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi. Itu adalah operational independence,” ujarnya.
Fithra menilai kebijakan fiskal dan moneter memiliki sasaran yang berbeda sehingga keduanya perlu berjalan selaras. “Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter,” ujar Fithra.