JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. BPK menyatakan BSSN sudah menuntaskan seluruh rekomendasi audit.

BPK menyatakan BSSN telah menunjukan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkinerja.

Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.

Nyoman turut menyoroti tindakan BSSN yang melengkapi seluruh rekomendasi audit. Sehingga, dianggap menjalankan fungsi tata kelola keuangan yang baik.

"BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025," ujar Nyoman, Selasa (11/8).

Baca Juga: Pria di Bubutan Surabaya Bacok Tetangga Usai Disapa, Ini Kronologinya

Dengan raihan ini, BPK berharap BSSN terus meningkatkan tata kelola keuangannya.

"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," imbuhnya.

Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BSSN telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah area yang perlu diperkuat, di antaranya penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap, penyempurnaan pengelolaan aset tidak berwujud, serta penyelesaian kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket belanja barang dan belanja modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. 

Untuk itu, BPK merekomendasikan inventarisasi aset secara menyeluruh, optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak, serta penyetoran kelebihan pembayaran ke kas negara sesuai ketentuan.

"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Nyoman.