JawaPos.com - Indonesia mendorong kebijakan clean cooking yang tidak seragam untuk seluruh negara dalam rapat G20 di Amerika Serikat (AS).
Dalam rapat tersebut, pemerintah Indonesia menilai pemilihan teknologi dan sumber energi untuk memasak harus disesuaikan dengan kondisi lokal, kemampuan masyarakat, serta prioritas pembangunan masing-masing negara.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan Indonesia menyambut baik pengakuan bahwa tidak ada satu solusi yang dapat diterapkan secara sama untuk seluruh negara dalam mewujudkan clean cooking.
"Indonesia menyambut baik pengakuan bahwa tidak ada kesamaan solusi untuk semua (negara) dalam clean cooking. Setiap negara harus dapat memilih teknologi yang mencerminkan kondisi lokal dan keterjangkauan. Kebijakan clean cooking harus tetap netral terhadap teknologi dan didukung oleh mekanisme pembiayaan yang mencerminkan prioritas nasional," ujar Yuliot dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (17/9).
Yuliot mengatakan, kebijakan energi perlu mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat sekaligus memastikan akses terhadap energi.
Karena itu, pemerintah mendorong agar agenda transisi energi tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga memperhatikan ketahanan dan kebutuhan energi nasional.
Indonesia juga menilai pendekatan tersebut penting dalam agenda energi global yang dibahas negara-negara G20. Pemerintah mendorong agar transisi energi dan energi berkelanjutan tetap menjadi perhatian dalam pembahasan G20 ke depan.
"G20 harus mendorong pendekatan yang seimbang yang memajukan ketahanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk membangun masa depan energi global yang inklusif, berkelanjutan, dan aman," ujarnya.
Ia menjelaskan, di dalam negeri kebijakan clean cooking menjadi bagian dari upaya Indonesia melakukan diversifikasi sumber energi. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor.
Salah satunya melalui program B50, yakni penggunaan solar yang dicampur dengan bahan bakar nabati hingga 50 persen. Program tersebut diproyeksikan dapat mensubstitusi kebutuhan impor solar sebanyak 310 ribu barel per hari.
Implementasi B50 juga diperkirakan dapat menghemat devisa hampir USD10 miliar per tahun sekaligus membuka peluang lebih dari 2 juta lapangan kerja.
"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50," ucapnya.
Pada sektor minyak dan gas bumi, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi dalam negeri. Saat ini konsumsi BBM mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Pemerintah menargetkan produksi minyak nasional meningkat hingga 1 juta barel per hari. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membuka peluang investasi pada 118 wilayah kerja migas dengan skema fiskal yang dinilai menarik.
Sementara itu, pada sektor ketenagalistrikan, permintaan listrik Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen per tahun. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt.
Pengembangan tersebut membutuhkan investasi sekitar USD 180 miliar dan membuka sekitar 73 persen kapasitas baru bagi produsen listrik independen.
Pemerintah juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GWp untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel pada sistem utama sekaligus mengurangi penggunaan energi fosil.
"Kami telah membenahi iklim investasi di dalam negeri. Kami mempermudah prosedur berusaha," pungkasnya.