JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menaikan target program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi 500 ribu rumah tangga pada tahun 2027.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan program BPBL anggaran yang dibutuhkan untuk pemasangan sebanyak 250.000 rumah tangga sebesar Rp 593,18 miliar.
“BPBL serta konsultan pengawas untuk 250 ribu rumah tangga sebesar Rp 593,18 miliar. Saya tadi baru habis kasih arahan untuk BPBL-nya dinaikkan, dinaikkan menjadi 400 sampai 500 ribu rumah tangga, ya Pak Dirjen,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (31/8).
Baca Juga: Tersangka Kerusuhan Pasca Demo di DPR Bertambah Jadi 49 Orang
Untuk itu, ia mengajak para wakil rakyat untuk membantu mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan bantuan pemasangan listrik baru.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan jaringan listrik.
"Jadi saya mohon karena Bapak-bapak yang paling tahu konstituen Bapak-bapak, ini kan kita mau bikin keadilan sosial, maka kita minta masukan kira-kira daerah-daerah mana yang belum ada listriknya kita pasangin semua agar rakyat punya hak untuk bisa diterangi,"ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Anggaran BPBL masuk pos Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 10,26 triliun.
Baca Juga: Wisatawan Naik 43 Persen, Putin Usul Bebas Visa Rusia-Tiongkok Jadi Permanen
Termasuk alokasi untuk program listrik desa sebagai program multitahun 2027-2028 serta konsultan pengawas untuk 1.250 lokasi sebesar Rp 9,67 triliun.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM mengusulkan subsidi listrik pada RAPBN 2027 sebesar Rp 117,84 triliun. Angka tersebut naik sebesar Rp 17 triliun jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 100,83 triliun.
Bahlil mengatakan pengajuan anggaran untuk subsidi listrik didasarkan pada asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Pricce (ICP) di level USD 75 per barel.
“Usulan subsidi listrik pada RAPBN 2027 sebesar USD 117,84 triliun rupiah dengan asumsi ICP USD 75 dolar per barel, dengan nilai tukar Rp 17.500, tingkat inflasi sebesar 2,5 persen,” ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, terdapat kemungkinan penambahan subsidi listrik jika ada pergerakan dari sejumlah indikator seperti ICP, nilai tukar Rupiah, dan inflasi yang diluar prediksi pemerintah.
Baca Juga: Shigeko Kagawa, Orang Tertua Jepang Meninggal Dunia di Usia 115 Tahun
“Jadi kalau harganya naik asumsi naiknya menjadi 80 dolar per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi termasuk nilai tukar. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sampai dengan Juni 2026 realisasi subsidi listrik terbayar mencapai Rp 46,36 triliun. Sementara itu, tagihan Juli senilai Rp 8,12 triliun dan koreksi triwulan I-2026 sebesar Rp 1,21 triliun dalam proses verifikasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.