Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan pemerintah perlu melihat persoalan industri secara lebih menyeluruh. Menurutnya, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari berbagai faktor yang saling berkaitan.
”Komponen yang membuat perusahaan berat saat ini bukan hanya energi. Nilai tukar juga salah duanya. Juga potensi pasar yang semakin lemah. Banyak faktor,” ungkap Achmad Nur Hidayat kepada wartawan.
Achmad menjelaskan banyak industri nasional masih bergantung pada bahan baku impor. Dalam kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, biaya produksi otomatis ikut meningkat sehingga menambah beban dunia usaha.
Ia menilai kebijakan insentif harga gas sebaiknya diberikan secara selektif. Pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor industri, termasuk kondisi pertumbuhan dan kemampuan bertahan perusahaan.
”Saya kira pemerintah harus cermat ya. Dilihat lagi jenis industrinya dan apakah sedang bertumbuh atau tidak. Sebab kalau bicara biaya operasional, kenaikan harga energi memang akan menaikkan biaya operasional. Tapi kan nilai tukar Rupiah juga melemah. Belum konsekuensi biaya logistik naik, biaya kemasan terutama plastik juga naik,” ulasnya.
Menurut Achmad, kenaikan harga energi global pada dasarnya membuat harga energi non-subsidi di Indonesia juga perlu menyesuaikan mekanisme pasar. Namun, pemerintah tetap harus menyiapkan kebijakan pendukung bagi industri yang sedang berada dalam kondisi sulit.
”Sekali lagi pemerintah harus cermat. Kalau kenaikan harga gas masih dalam tahap wajar, memang perlu ada kenaikan harga gas tapi perlu juga ada stimulasi-stimulasi lain untuk perusahaan yang dalam kondisi survival mode,” imbuhnya.
Di sisi lain, Achmad mengingatkan bahwa kebijakan harga juga harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan penyedia energi. Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan produsen energi dan pengguna harus tetap dijaga.
”Kalau penyedia energi mengalami suffering, neraca keuangan yang nggak kuat, nanti bisa berdampak tidak bisa menyediakan energi lagi. Ini kan juga nggak boleh,” tegasnya.
Ia juga mendorong pelaku industri meningkatkan efisiensi di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga daya saing perusahaan.
”Melakukan efisiensi. Perusahaan harus menjadi lebih efisien di tengah situasi ini. Ini poin yang perlu disebutkan juga,” ujarnya.
Belakangan, isu harga gas industri kembali menjadi perhatian publik karena dikaitkan dengan melemahnya daya saing industri serta potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka yang sempat beredar menyebut sekitar 55 ribu tenaga kerja berpotensi terdampak.
Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal, menegaskan angka tersebut bukan merupakan jumlah PHK yang benar-benar telah terjadi. Menurutnya, memang terdapat pekerja yang terdampak, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang ramai diperbincangkan.
”Jadi, tidak benar juga kalau disebut 55 ribu karyawan akan terkena PHK. Memang ada ribuan yang terdampak. Kalau ada perusahaan granit yang melakukan PHK, jumlahnya ratusan orang dan itu terjadi akibat dampak perang serta kenaikan harga BBM yang tinggi,” jelasnya.
Said menjelaskan bahwa kenaikan harga energi, termasuk gas industri, merupakan konsekuensi dari situasi geopolitik global. Namun, beban yang dihadapi pelaku usaha juga dipengaruhi faktor lain yang tidak kalah besar.
”Faktor lainnya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Akibatnya pembelian barang menurun, produksi ikut turun, dan penurunan produksi mengakibatkan efisiensi yang ujung-ujungnya PHK,” terusnya.
Ia menambahkan, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menjadi tantangan besar bagi perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat, sementara hasil produksi dipasarkan menggunakan mata uang rupiah.
”Mereka membeli bahan baku menggunakan dolar, sementara hasil produksinya dijual dalam rupiah. Ini sangat merugikan perusahaan.”
Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro. Berdasarkan kajian lembaganya, daya saing industri nasional dipengaruhi banyak faktor dan tidak semata-mata ditentukan oleh harga gas.
Menurut Komaidi, strategi perusahaan, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, produktivitas, efisiensi, nilai tukar, teknologi, logistik, hingga akses pasar merupakan faktor yang turut menentukan kemampuan industri bersaing.
”Harga gas adalah salah satu komponen dalam cost competitiveness, tetapi bukan satu-satunya penentu daya saing,” tegas Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, dalam kajiannya.
Kajian ReforMiner yang mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan biaya energi bukan komponen terbesar dalam struktur biaya sebagian besar sektor industri. Porsi bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan listrik hanya sekitar 6,35 persen dari total biaya input industri.
Sebaliknya, biaya bahan baku dan bahan penolong mencapai kisaran 64,60 persen hingga 96,76 persen, bergantung pada jenis industrinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai faktor lain juga perlu menjadi perhatian dalam memperkuat daya saing industri nasional.
”Artinya, jika persoalan bahan baku, permintaan pasar, kurs, produktivitas, teknologi, dan strategi industri tidak ikut dibenahi, maka tekanan terhadap daya saing akan tetap muncul meskipun beban energi telah dimitigasi,” terangnya.
Meski demikian, Komaidi menegaskan harga gas tetap merupakan komponen strategis yang perlu dikelola, khususnya bagi industri yang sangat bergantung pada pasokan gas. Namun, menurutnya, menjadikan harga gas sebagai satu-satunya penyebab persoalan industri justru berisiko mengabaikan solusi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.