JawaPos.com - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero) berpotensi mendongkrak angka inflasi dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green akan memberikan dampak inflasi yang cukup tinggi di Indonesia.

"Kenaikan Pertamax ini akan memberikan dampak terhadap inflasi. Karena jumlah konsumen dari Pertamax 92 dan 95 ini cukup besar," ujar Fahmy kepada JawaPos.com, Rabu (10/6).

Kenaikan harga Pertamax 92 dan 95 juga berpotensi menyebabkan turunnya stabilitas di masyarakat khususnya untuk kelas menengah. Hal tersebut berpotensi memangkas pendapatan kelas menengah di Indonesia

Fahmy melanjutkan, perbedaan harga antara BBM subsidi dan non subsidi yang cukup besar akan menyebabkan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite.

"Pertalite Rp 10.000, sementara Pertamax Rp 16.250. Selisihnya kan cukup besar, Rp 6.250. Ini akan menyurut migrasi atau perpindahan konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax. Dia akan berbondong-bondong jadi pindah ke Pertalite yang harganya masih Rp 10.000," ujarnya.

Fahmy menjelaskan, hal tersebut hanya akan menjadi pengalihan beban. Dimana, beban yang sebelumnya berasal dari pertamax dan pertalite menjadi satu titik ke bbm subsidi.

Menurutnya, jika Pertamina dan pemerintah menyesuaikan harga Pertamax untuk meringankan APBN hal tersebut tidak akan tercapai. "Karena beban sebelumnya untuk beban kompensasi. Tapi dengan migrasi besar-besaran tadi, subsidi-nya akan memenggak juga. Jadi kalau benar seperti itu, ini tidak ada pengaruhnya terhadap beban APBN tadi. Beban fiskalnya tetap saja besar," ucapnya.

Baca Juga: Harga Pertamax Naik jadi Rp 16.250 per Liter, ini Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Mulai 10 Juni

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi atau Pertamax Series. Pada Rabu (10/6) harga Pertamax naik menjadi Rp 16.250 dari Rp 12.300.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan, penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Roberth menjelaskan, penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (10/6).