JawaPos.com – Sejumlah perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keluhan terkait iklim usaha di Tanah Air. Mereka menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai makin membebani operasional industri, mulai dari kenaikan pajak, pemangkasan kuota nikel, hingga pengetatan aturan tenaga kerja asing.
Surat yang juga ditembuskan kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia itu dikirim atas nama seluruh perusahaan investasi Tiongkok di Indonesia bersama Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia.
Dalam surat tersebut, para investor mengaku tetap optimistis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Namun, mereka menilai kebijakan pemerintah belakangan ini menciptakan ketidakpastian yang mengganggu keberlangsungan investasi jangka panjang.
“Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang,” tulis perusahaan-perusahaan investasi Tiongkok dalam surat tersebut.
Pajak dan Pemeriksaan Dinilai Makin Memberatkan
Investor Tiongkok menyebut salah satu persoalan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menyoroti kenaikan royalti sumber daya mineral, pemeriksaan pajak yang semakin intensif, hingga denda bernilai besar yang disebut mencapai puluhan juta dolar AS.
Kondisi itu dinilai menciptakan kepanikan di kalangan pelaku usaha karena beban produksi meningkat drastis dalam waktu singkat.
Selain itu, kebijakan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di bank BUMN Indonesia juga dipersoalkan. Para investor menilai aturan yang mewajibkan eksportir menempatkan sebagian devisa selama satu tahun dapat mengganggu arus kas perusahaan.
“Kebijakan ini akan sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang,” demikian isi surat tersebut.
Kuota Nikel Dipangkas, Industri Hilirisasi Disebut Terdampak
Keluhan terbesar diarahkan pada industri nikel. Investor Tiongkok mengungkapkan kuota tambang bijih nikel tahun ini mengalami pemangkasan besar-besaran.
Mereka mengklaim pengurangan kuota pada sejumlah tambang besar bahkan mencapai lebih dari 70 persen atau sekitar 30 juta ton secara total. Dampaknya disebut mengganggu rantai industri hilirisasi, termasuk sektor baterai kendaraan listrik dan stainless steel.
Tak hanya itu, investor juga mempersoalkan perubahan aturan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel yang dinilai menyebabkan lonjakan biaya produksi.
“Penerapan kebijakan secara mendadak menyebabkan kenaikan biaya komprehensif bijih nikel hingga 200 persen,” tulis mereka.
Investor Tiongkok menyebut kenaikan biaya tersebut berpotensi memperbesar kerugian operasional dan mengganggu keberlanjutan proyek-proyek yang sudah berjalan di Indonesia.
Mereka bahkan memperingatkan bahwa kondisi itu dapat berdampak terhadap lebih dari 400 ribu tenaga kerja yang berada dalam rantai industri nikel nasional.
Dalam surat itu, investor juga menyoroti penegakan hukum di sektor kehutanan yang dianggap terlalu agresif. Mereka menyebut adanya denda hingga USD 180 juta kepada perusahaan investasi Tiongkok terkait izin kawasan hutan.
Beberapa proyek PLTA yang didanai investor Tiongkok juga disebut sempat dihentikan sementara karena dituding merusak kawasan hutan dan memperparah banjir.
Selain itu, proses pengajuan visa kerja tenaga asing dinilai semakin rumit, mahal, dan penuh pembatasan sehingga menghambat mobilitas tenaga teknis maupun manajemen perusahaan.
Melalui surat tersebut, perusahaan-perusahaan Tiongkok meminta Presiden Prabowo menjaga stabilitas dan kepastian kebijakan investasi di Indonesia.
Mereka berharap pemerintah dapat menciptakan iklim usaha yang lebih transparan, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi investor asing.
“Kami dengan tulus berharap Pemerintah Indonesia terus membangun lingkungan bisnis yang stabil, adil, transparan, dan dapat diprediksi,” tulis mereka.
Meski menyampaikan banyak kritik, investor Tiongkok menegaskan mereka masih percaya terhadap potensi ekonomi Indonesia dan ingin terus berkontribusi dalam kerja sama ekonomi kedua negara.