JawaPos.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi memulai Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026-2027. Mengusung tema Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional, kegiatan ini digelar di Jakarta, Kamis (22/10).
Targetnya jelas. Belanja pemerintah 2026 yang mencapai Rp937 triliun harus memberi nilai terbaik atau value for money. Tidak boleh hanya habis, tapi harus berdampak.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai, penguatan konsolidasi dengan instansi pemerintah akan mendorong pengadaan barang dan jasa yang berkualitas guna mendukung program-program nasional.
Baca Juga: Danantara Targetkan Investasi 30 Miliar Dolar AS lewat NAF 2026
”Di sinilah esensi konsolidasi next level. Kita tidak sekedar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan kita membangun strategi belanja yang lebih cerdas melalui smart procurement, di mana mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” kata Sarah Sadiqa dilansir dari Antara.
”Dalam hal ini, perhatian kita bukan hanya pada kepemilikan barang, tetapi keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan yang diberikan,” tambah dia.
Untuk mewujudkan perubahan tersebut, LKPP mengusung tiga agenda yang sifatnya saling melengkapi, yaitu konsolidasi menetapkan strategi belanja yang tepat; master product pada e-katalog menjaga ketepatan standar dan informasi produk; dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5 menjadi sarana pelaksanaan yang andal.
Baca Juga: Targetkan 21 Juta Orang, Jumlah Penerima Manfaat MBG untuk 3B Ingin Diperluas
”Ketiganya bertujuan sama, yaitu kualitas yang lebih baik dan penyelenggaraan program yang lebih cepat,” terang Sarah.
Dia mengatakan, LKPP juga memantapkan komitmen bersama untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan dua instansi yang akan menjadi percontohan percepatan pengadaan barang jasa untuk Tahun Anggaran 2027.
”LKPP mendapat dukungan penuh dari Pak Menteri PKP, banyak program yang mudah-mudahan bisa LKPP bantu. Sebagaimana tadi arahan Pak Menteri, kita akan beker jasama untuk memastikan hunian-hunian yang layak untuk masyarakat bisa segera terwujud,” jelas Sarah.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, belanja pemerintah terbesar salah satunya untuk internet service provider (ISP), lisensi (license), dan lain sebagainya yang saat ini masih belanja masing-masing terpisah-pisah.
”Kita akan merumuskan strategi supaya bisa menjadi satu konsolidasi pengadaan yang menghasilkan efisiensi yang lebih baik lagi,” tutur Sarah.
Baca Juga: Menkeu-MenPAN RB Pastikan Gaji PNS Tetap Ditransfer, Bukan Via Kopdes
”Selain kita melaksanakan program, kita juga dibantu teman-teman dari Telkom yang mendukung kami untuk pengembangan sistem yang selama ini dilakukan bersama-sama antara LKPP dan juga PT Telkom,” imbuh dia.
Rumah Bukan Sekadar Unit
Di sektor infrastruktur, konsolidasi diarahkan untuk menghasilkan kawasan hunian yang layak dan siap huni.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan, pengadaan hunian tidak boleh berhenti pada pembangunan unit rumah saja. Harus lengkap dengan akses serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang berfungsi.
Baca Juga: 4 Juta Debitur Dapat Rp 257,84 Triliun dari KUR dan Kredit Program Lain
”Konsolidasi kebutuhan hunian yang sejenis di berbagai program atau lokasi berpeluang meningkatkan standardisasi hasil, skala ekonomi, dan kepastian penyelesaian pekerjaan,” ungkap Maruarar Sirait.
”Pelaksanaannya tetap dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kapasitas pengembang, dan persaingan usaha yang sehat,” lanjut dia.
Dia menambahkan, pendekatan terintegrasi melalui pengembang diharapkan menyelaraskan pembangunan rumah dan kawasan.
Baca Juga: Prabowo Bakal Salurkan Rp 400 Triliun untuk Petani dan Nelayan di Daerah Terpencil
”Tanggung jawab atas hasil akhir menjadi jelas. Risiko rumah jadi tapi belum bisa dihuni bisa ditekan,” ucap Maruarar Sirait.
Internet Pemerintah Tak Boleh Jomplang
Di sektor digital, konsolidasi menyasar layanan internet pemerintah.
Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba menilai, kebutuhan ISP yang tersebar dengan spesifikasi dan harga beragam berpotensi menimbulkan perbedaan harga dan kualitas yang tidak konsisten.
”Melalui konsolidasi, kita menyelaraskan standar teknologi, memastikan interoperabilitas, dan membangun visibilitas yang lebih baik atas sistem elektronik dan layanan digital yang digunakan oleh pemerintah,” ujar Mira.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Buka Rekening 25 Juta Warga
”Komdigi mendukung penuh langkah LKPP dalam mendorong konsolidasi pengadaan kebutuhan digital pemerintah. Kami memandang konsolidasi pengadaan yang dimulai dari layanan ISP sebagai langkah awal yang penting untuk menata kebutuhan konektivitas secara lebih terukur, berkualitas, dan efisien,” lanjut dia.