JawaPos.com - Sejumlah pejabat sepakat kondisi makro ekonomi dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat masih bergerak positif.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, stabilitas makroekonomi tercermin dari sejumlah indikator, mulai pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi perbankan, hingga realisasi investasi.
“Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makroekonomi relatif stabil. Juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga terkait dengan target inflasi dan juga terkait dengan situasi makro dari perbankan,” ujar Airlangga usai rapat di Istana Negara Jakarta, Senin (19/10).
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas strategi untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional. Upaya tersebut akan dilakukan melalui berbagai sektor, termasuk manufaktur, guna memperkuat kontribusi perdagangan luar negeri terhadap perekonomian.
Airlangga mengatakan, pemerintah akan mengatasi berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi kinerja ekspor. Langkah tersebut dilakukan melalui penyelesaian hambatan atau debottlenecking yang telah ditugaskan Presiden Prabowo melalui satuan tugas (satgas).
“Kita akan pacu dari seluruh sektor termasuk manufaktur sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlnecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui Satgas,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah akan terus menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak.
Ia menyebut, Kementerian Keuangan juga akan melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran untuk memastikan pelaksanaan APBN hingga akhir 2026 berjalan optimal.
Suahasil menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan belanja pemerintah. Sebaliknya, belanja APBN pada kuartal IV 2026 direncanakan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pelayanan publik.
“Kalau kita mengatakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran,” ujar Suahasil.
Suahasil mengatakan, belanja APBN pada kuartal IV 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 1.300 triliun, meningkat dibandingkan realisasi sekitar Rp 1.200 triliun pada kuartal IV 2025.
“Belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan bank sentral tetap berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Menurut dia, inflasi inti masih terkendali, tetapi kenaikan harga pangan perlu menjadi perhatian pemerintah.
Destry menyebut inflasi inti pada September 2026 tercatat sebesar 2,8 persen secara tahunan.
“Untuk inflasi inti yang menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali. Di bulan September masih 2,8 persen. Memang yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation, yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry.
Destry mengatakan, untuk nilai tukar rupiah ketidakpastian global dan ekspektasi suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama masih menjadi tantangan bagi rupiah.
Untuk itu, BI akan melanjutkan langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar valuta asing serta instrumen transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Non-Deliverable Forward (NDF).
“Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap menjaga di pasar. Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk eh terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi, DNDF dan NDF,” ujarnya.
Ia melanjutkan, insentif biaya lindung nilai atau hedging yang diberikan BI sejak akhir Juni turut mendukung aliran modal masuk. Hingga saat ini, kebijakan tersebut disebut telah mendatangkan arus masuk sekitar USD 8 miliar hingga USD 9 miliar melalui transaksi spot dan DNDF.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penguatan stabilitas sektor keuangan juga menjadi perhatian pemerintah.
Khusus pasar modal, OJK akan melanjutkan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran.
Friderica menegaskan, penindakan terhadap praktik perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading dan pelanggaran lainnya diperlukan untuk menjaga kredibilitas serta integritas pasar modal Indonesia.
“Jami menyampaikan akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi, kemudian likuiditas,” ujar Friderica.
Friderica mengatakan, OJK akan terus memperkuat penegakan hukum agar pelanggaran di pasar modal menimbulkan efek jera. Dengan begitu, pasar modal diharapkan semakin transparan dan dapat menjadi sarana investasi jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami akan semakin terus menegakkan kredibilitas, integritas, dan juga terus melakukan enforcement terhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi,” ujarnya.