JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai terdapat dua faktor yang membuat Morgan Stanley Capital International (MSCI) berniat untuk menurunkan status pasar saham di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, pada Jumat (16/10) santer terdengar MSCI baru saja merilis laporan terbaru yang membuka peluang Indonesia turun dari status. Dari semula sebagai pasar negara berkembang atau emerging market menjadi pasar mandiri atau standalone market.
“Pertama soal akuisisi saham Bayan yang dianggap tidak transparan dan terindikasi melibatkan kredit agunan saham ke Bank Mandiri. Artinya ada afiliasi antar pemain di bursa saham, sementara gelap nih transaksinya,” ujar Bhima kepada JawaPos.com pada Minggu (18/10).
Bhima mengatakan faktor kedua adalah rencana Danantara beli saham BEI paska demutualisasi bursa timbul kekhawatiran soal independensi pengawasan bursa. “Pasti ada konflik kepentingan disitu. Pemain dan wasit jadi tercampur. Padahal harusnya kan terpisah,” ujarnya.
Bhima berujar rencana Danantara menjadi penstabil pasar (market stabilizer) juga berisiko mengurangi kapasitas investasi langsung yang mampu menyerap tenaga kerja. Menurutnya, investasi di pasar saham berbeda dengan investasi langsung yang dapat mendorong pembangunan pabrik dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
“Kalau masuk ke bursa saham, apa ada jaminan ditranslasi ke pembuatan pabrik misalnya? Kan beda investasi portofolio dengan investasi langsung untuk ciptakan efek berganda ke ekonomi,” jelasnya. Ia juga menilai, langkah Danantara masuk ke pasar saham berpotensi tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang menyebabkan investor asing menarik dananya dari Indonesia.
Menurut Bhima, persoalan kepercayaan investor perlu ditangani agar arus modal asing kembali masuk ke pasar domestik. “Selain itu risiko Danantara hanya menggarami air laut. Masalah keluarnya dana asing dari saham karena isu kepercayaan, maka aksi Danantara tidak memperbaiki ekspektasi apa pun,” ungkapnya.
Bhima menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena bobot Indonesia dalam indeks saham global mengalami penurunan tajam. Ia menyebut, bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index turun dari 1,16 persen menjadi 0,43 persen.
Artinya, porsi relatif Indonesia dalam indeks tersebut menyusut sekitar 63 persen. Kondisi itu berpotensi mengurangi alokasi dana investor global ke pasar saham Indonesia, khususnya investor yang menjadikan indeks MSCI sebagai acuan investasi.
“Masalahnya cukup gawat, karena sejak freezing indeks Indonesia ada penyusutan tajam nilai pasar saham Indonesia yang diperhitungkan dalam indeks investasi global. Pemerintah bilang bahwa MSCI bukan satu-satunya indeks. Tapi persoalannya MSCI merupakan rujukan pembobotan dari indeks global lainnya,” ujar Bhima.
Bhima mengatakan MSCI menjadi salah satu acuan bagi investor institusi global, termasuk pengelola dana pasif, dalam menentukan alokasi investasi. Ia menyebut ketika bobot Indonesia dalam indeks tersebut menyusut, peluang pasar saham domestik untuk menarik dana dari investor yang mengikuti indeks juga berpotensi berkurang.
Ia menambahkan arus dana asing turut memengaruhi sentimen investor domestik, baik institusi maupun ritel. Karena itu, penurunan bobot Indonesia dalam indeks MSCI berpotensi menambah tekanan terhadap pasar saham nasional setelah pengumuman tersebut.
Untuk mengatasi persoalan itu, ia mendorong pemerintah dan otoritas pasar modal segera menuntaskan persoalan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta kecukupan bukti penegakan aturan.
“Segera selesaikan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum memadainya bukti penegakan aturan. Masalah kredibilitas harus segera dituntaskan,” pungkasnya.