JawaPos.com - Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) di era Danantara Indonesia perlu tetap memperhatikan perlindungan dana pensiunan. Penguatan tata kelola dan pengawasan risiko dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana berjalan secara hati-hati serta menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat kepada peserta.

Sekretaris Komite Tata Kelola Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) Billy Mambrasar menekankan bahwa transformasi perusahaan negara diiringi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko yang kuat. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Taspen yang mengelola program pensiun dan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Saya melihat terdapat peluang besar untuk membangun sinergi pengetahuan dan praktik tata kelola antara Taspen dan Danantara. Taspen memiliki pengalaman dalam pengelolaan program pensiun jangka panjang, sementara Danantara membawa perspektif transformasi investasi dan pengelolaan aset berskala nasional. Pertemuan kedua perspektif ini dapat memperkuat kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang berbasis risiko,” kata Billy dalam Rakernas PT TASPEN (Persero) 2026 di Jakarta dikutip Selasa (13/10).

Rakernas PT TASPEN (Persero) 2026 berlangsung di Jakarta pada pekan lalu (5-6 Oktober). Dalam kegiatan tersebut, TASPEN juga menyelenggarakan TASPEN GRC Insight Forum 2026 yang membahas tata kelola, risiko, dan kepatuhan di tengah transformasi BUMN.

Sebagai konteks, Taspen melaporkan skor Good Corporate Governance (GCG) sebesar 99,191 dengan predikat sangat baik serta hasil penilaian kematangan GRC pada level Proactive. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat tata kelola, tetapi perlindungan dana dan pemenuhan hak peserta tetap menjadi aspek utama dalam pengelolaan program pensiun.

Menurut Billy, karakteristik pengelolaan dana pensiun yang berorientasi jangka panjang membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan mitigasi risiko investasi. Karena itu, setiap upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam transformasi BUMN tetap perlu memperhatikan mandat serta karakteristik masing-masing perusahaan.

Billy menilai pengalaman Taspen dalam mengelola program pensiun dapat menjadi salah satu bekal untuk berbagi praktik tata kelola dengan Danantara. Kolaborasi tersebut berpotensi mencakup pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas pengawasan, pengelolaan risiko investasi, serta penguatan sistem kepatuhan

Dia juga mengingatkan bahwa pengawasan perusahaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi. Sistem pengendalian perlu mampu mengenali dan mencegah risiko sejak dini agar tidak menimbulkan dampak terhadap perusahaan maupun peserta program.

Pengawasan berbasis risiko, transparansi pengelolaan investasi, penguatan sistem antisuap, dan pemanfaatan teknologi menjadi sejumlah bidang yang menurut Billy dapat dikembangkan untuk mendukung tata kelola BUMN. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengambilan keputusan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Meski mendorong kolaborasi, Billy menegaskan bahwa penguatan sinergi tetap harus mempertimbangkan tanggung jawab khusus Taspen dalam mengelola dana pensiun dan jaminan sosial. Perlindungan dana peserta serta keberlanjutan pembayaran manfaat harus tetap menjadi perhatian utama perusahaan.

“Pada akhirnya, tata kelola perusahaan bukan hanya tentang skor penilaian, sertifikasi internasional, atau penghargaan yang kita terima. Ukuran yang paling penting adalah seberapa besar sistem tersebut mampu menjaga keamanan dana dan kepercayaan para pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya kepada negara,” tegas Billy.