JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realiasi penyaluran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sudah mencapai Rp 504,3 triliun per Agustus 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan capaian tersebut setara dengan 72,8 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 693,0 triliun.

Ia mengatakan bahwa, realisasi TKD menjadi bukti Pemerintah selalu mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah (Pemda).

"Alokasi awal TKD kita di APBN yang awal adalah Rp 693 triliun. Saat ini kita selalu mendengarkan apa yang aspirasi yang disampaikan oleh daerah," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (18/9).

Ia mengatakan, hal tersebut dibuktikan dengan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk Pemda ketika ada bencana. Ia mencontohkan, pemerintah telah menambahkan anggaran TKD sebanyak Rp 10,6 triliun melalui Keputusan Menteri Keuangan.

"Sudah disalurkan, sudah ditransfer," ujarnya.

Suahasil mengatakan, pemerintah pusat juga mendengarkan keluhan Pemda yang mengaku kesulitan anggaran. Hal tersebut yang membuat pemerintah menambah anggaran TKD untuk wilayah non bencana mencapai Rp 18,9 triliun yang juga sudah disalurkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.

Dengan demikian, Pemerintah sudah menambah alokasi anggaran TKD 2026 mencapai Rp 715,34 triliun dari outlook APBN sebelumnya sebesar Rp 693,0 triliun.

"Karena itu sebenarnya alokasi TKD saat ini adalah Rp715,34 triliun. Ini yang akan kita lihat terus, kita salurkan secara tepat waktu sehingga pemerintah daerah bisa terus menjalankan kegiatan Pemerintah Daerah," ucapnya.

Suahasil mengingatkan kalau penyaluran anggaran TKD ini adalah bagian dari strategi fiskal nasional. Pasalnya, APBN dan APBD adalah satu kesatuan upaya negara untuk membangun daerah dan memberikan pelayanan publik.

"Nah, dengan demikian kita berharap bahwa yang disalurkan lewat TKD dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, yang dari APBN langsung: Inpres Jalan, Inpres Jembatan, atau kegiatan lainnya termasuk MBG dan yang lain adalah langsung dari APBN, menjadi satu di perekonomian Indonesia demi masyarakat kita," pungkasnya.