JawaPos.com - Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara tidak serta-merta mengubah kerangka kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Center of Reform on Economice (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan dari perspektif ekonomi, pergantian Menteri Keuangan merupakan perubahan figur dalam kerangka kebijakan APBN yang sama.

Menurutnya, pergantian Menteri Keuangan untuk ketiga kalinya dalam dua tahun dapat meningkatkan kebutuhan pasar terhadap kepastian kebijakan dan komunikasi pemerintah. Namun, perubahan pejabat tidak mengubah aturan utama dalam pengelolaan keuangan negara.

“Tiga Menteri Keuangan dalam dua tahun memang meningkatkan kebutuhan pasar terhadap kepastian dan komunikasi, tetapi UU Keuangan Negara dan batas defisit tiga persen tidak ikut berganti,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Kamis (17/9).

Yusuf mengatakan, pasar pada akhirnya akan melihat konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya. Karena itu, pergantian Menteri Keuangan perlu diikuti dengan komunikasi yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah.

"Pada akhirnya, yang dinilai pasar adalah apakah angka yang diumumkan konsisten dengan angka yang dijalankan," ujarnya.

Ia berharap pergantian Menteri Keuangan dapat memperkuat aspek kelembagaan dalam pengelolaan fiskal. Salah satunya dengan memastikan defisit APBN tetap transparan dan berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang.

Selain itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi belanja produktif yang berperan dalam menopang permintaan dan aktivitas industri.

Pemerintah juga diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi dan sejumlah program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Keempat, komunikasi dengan pasar dan bank sentral tetap terjaga. Kelima, kebijakan yang menyentuh dunia usaha semakin dapat diprediksi,”ucapnya.