JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin menyoroti rencana pemerintah membuka hingga 200 juta rekening baru untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurut dia, rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar anggaran yang disiapkan benar-benar sejalan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Pemerintah diketahui menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembukaan rekening secara massal. Azis meminta pemerintah terlebih dahulu memastikan kebutuhan rekening baru tersebut sebelum program dijalankan dalam skala besar.

“Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya, sementara persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (16/9).

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu membandingkan target pemerintah dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan data tersebut, jumlah masyarakat usia produktif yang belum mempunyai rekening perbankan pada 2026 tercatat sekitar 15,3 juta orang.

Menurut Azis, angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan target pembukaan hingga 200 juta rekening baru. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penghitungan serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

“Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar,” tegas Azis.

Azis mengakui, pemanfaatan layanan perbankan untuk mempercepat distribusi bansos merupakan langkah yang dapat mendukung penyaluran bantuan secara lebih efektif. Namun, dia mengingatkan agar jumlah rekening yang dibuka tidak justru melebihi kebutuhan di lapangan.

Dia juga menyoroti kemungkinan munculnya rekening ganda apabila pembukaan rekening baru dilakukan terhadap masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki rekening. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi meningkatkan jumlah rekening yang tidak aktif atau dormant.

“Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif,” ujarnya.

Karena itu, Azis meminta pemerintah membeberkan dasar perhitungan target 200 juta rekening sekaligus rincian pemanfaatan anggaran Rp 11 triliun. Evaluasi terhadap manfaat dan biaya program juga dinilai penting agar kebijakan tersebut tidak sekadar menghasilkan penambahan jumlah rekening secara administratif.

“Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat rekening ganda," beber Azis

Azis menilai, perhatian pemerintah seharusnya juga diarahkan pada pembenahan basis data penerima bansos. Menurut dia, penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), pembaruan data, serta integrasi informasi antarinstansi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang tepat.

"Fokus utama dan prioritas alokasi anggaran seharusnya tetap dicurahkan pada peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pemutakhiran data, serta integrasi antar-lembaga demi menjamin ketepatan sasaran bansos,” pungkasnya.