JawaPos.com - Pemerintah mempercepat pembangunan 5 ribu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029 mendatang. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan target itu, Pemerintah berharap Nilai Tukar Nelayan (NTN) dapat mencapai 120 pada 2027 sekaligus memperluas akses pasar bagi hasil produksi nelayan.

"Selama ini kita membelakangi laut. Akibatnya, nelayan kita tertinggal dan banyak yang masih berada di desil 1. Kalau nelayan kita lemah, kita juga tidak akan bisa menguasai laut kita sendiri," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP serta Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta dikutip Rabu (16/9).

Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan laut sebagai halaman depan pembangunan nasional. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir. Zulhas menegaskan, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan beriringan dengan penguatan produksi dan pembukaan akses pasar.

"Tahun depan Presiden menargetkan nilai tukar nelayan mencapai 120. Kita juga akan membuka akses pasar yang lebih luas. Dengan begitu, kesejahteraan nelayan meningkat dan pengentasan kemiskinan bisa kita percepat," ujarnya.

1.269 KNMP Dibangun pada 2026

Pemerintah terus mempercepat pembangunan KNMP di berbagai daerah. Hingga saat ini, 65 lokasi KNMP telah terbangun dan beroperasi. Sementara itu, pembangunan tahap kedua di 35 lokasi telah mencapai progres 85,6 persen per 2 September 2026. Dari jumlah tersebut, sembilan lokasi telah selesai 100 persen, sedangkan 26 lokasi lainnya ditargetkan rampung pada September 2026.

Khusus pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.269 lokasi. Hingga saat ini, pembangunan fisik telah dimulai di 1.090 lokasi, sementara 179 lokasi lainnya masih berada dalam tahap pra-pembangunan dan proses kontrak.

Program KNMP dirancang bukan sekadar pembangunan infrastruktur kampung nelayan, tetapi sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi pesisir yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan.

Dengan ekosistem tersebut, pemerintah berharap nelayan memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih baik, sekaligus memperoleh akses pasar yang lebih luas.

Diperkuat Instruksi Presiden

Untuk memastikan percepatan pembangunan dan operasionalisasi KNMP berjalan terpadu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026. Inpres tersebut menjadi landasan penguatan pelaksanaan KNMP melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diperlukan agar pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi berlanjut pada penguatan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pemerintah optimistis KNMP dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengubah wajah ekonomi pesisir Indonesia-dari kawasan yang selama ini menghadapi persoalan kemiskinan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Melalui percepatan pembangunan 5.000 KNMP, peningkatan nilai tukar nelayan, dan perluasan akses pasar, pemerintah menargetkan manfaat pembangunan kelautan dapat semakin nyata dirasakan oleh masyarakat pesisir.