JawaPos.com - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mendorong agar Badan Pusat Statistik (BPS) meminta anggaran untuk melakukan sensus kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut, sensus diperlukan untuk menentukan agar data dalam penyaluran bansos sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Menurutnya, saat ini terdapat polemik di masyarakat terkait dengan penentuan desil kesejahterahaan.

Media mengatakan, BPS harus memiliki intuisi yang jauh lebih inovatif dalam menghasilkan DTSEN, bukan hanya sekedar menggabungkan data yang sudah ada.

Baca Juga: Mobil Listrik Meningkat, Asuransi Astra Hadirkan Armada Evakuasi Baru

“Saya terus terang berharap ada intuisi yang jauh lebih inovatif daripada menggabungkan existing dataset. Kita butuh pengeluaran aktual, bukan pengeluaran estimasi. Bagaimana ini caranya dilakukan. Minta duit ke Presiden Prabowo Subianto. Lakukan sensus, bukan survei, gunakan teknologi yang ada,” ujar Media dalam dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).

Media juga meminta pemerintah tidak menggunakan DTSEN secara terburu-buru dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, pemerintah dapat menghentikan sementara proses tersebut untuk memastikan kembali seluruh data sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

"Masyarakat mungkin hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ucapnya.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Lengkap Mulai Pekan Ini: Simak Peruntungan Zodiak Anda!

Media menyabut, masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih masuk dalam daftar penerima bansos pada akhirnya dapat menerima keputusan pemerintah ketika datanya diperbaiki.

Namun, persoalan menjadi berbeda ketika masyarakat yang masih tergolong miskin justru kehilangan bantuan akibat kesalahan data.

“Untuk yang miskin bagaimana? Yang kemudian tidak menerima bansos lagi,” ujarnya.

Media mengusulkan agar pemerintah mengambil waktu untuk kembali memeriksa data sebelum kebijakan tersebut terus dijalankan. Menurutnya, verifikasi ulang diperlukan untuk memastikan masyarakat yang memang membutuhkan tidak kehilangan haknya atas bansos.

"Hentikan dulu saja. Duduk lagi, seminggu, dua minggu, pastikan lagi semua datanya benar. Kemudian come up dengan solusi yang powerful. Saya memilih jalan itu menurut saya jauh lebih baik," ungkapnya.

Media mengakui, persoalan pendataan kemiskinan bukan perkara mudah. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Tanggapi Ketidaksesuaian Desil, BPS Buka Suara Soal Pembaruan Data DTSEN

Namun, apabila pemerintah menemukan adanya kesalahan dalam data, menurut dia, langkah yang paling bijak adalah mengakuinya dan segera melakukan perbaikan.

"Kalau kita sama-sama mengolah data, if you got it wrong, just admit it. Itu jauh lebih baik," ujarnya.