← Beranda
Tanggapi Ketidaksesuaian Desil, BPS Buka Suara Soal Pembaruan Data DTSEN
Djati WaluyoSabtu, 12 September 2026 | 02.18 WIB
Ilustrasi BPS. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan terus dievaluasi dan disempurnakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Direktur Metodologi dan Sains Data BPS, Setia Pramana, mengatakan sampai dengan saat ini masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian desil yang terjadi di masyarakat.

Maka dari itu, ia menilai bahwa pembaruan data menjadi hal yang lebih penting dibandingkan sekadar mengubah metode pemeringkatan.

Baca Juga: PTPP Masuki Tahap Implementasi Restrukturisasi melalui Penandatanganan MRA

“Bukan desilnya yang harus dimutakhirkan, tetapi datanya. Kondisi masyarakat harus di-update sesuai kondisi saat ini,” ujar Setia saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).

Setia membuka peluang integrasi data DTSEN dengan data dari kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan akurasi. Integrasi tersebut dapat mencakup berbagai sumber data pemerintah, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

“Kalau bicara data, sangat memungkinkan kita berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Setia mengatakan, penentuan desil DTSEN bersumber dari gabungan antara data individu dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta data dari Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Baca Juga: Sebagian KPM Mulai Ketergantungan Bansos, Ada yang 18 Tahun Dibantu

Selain itu, desil dalam DTSEN tidak hanya didasarkan pada tingkat pengeluaran masyarakat. Pemerintah menggunakan lebih dari 40 variabel untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.

Ia menjelaskan, sejumlah variabel tersebut mencangkup kondisi perumahan, kepemilikan aset, karakteristik rumah tangga, serta akses terhadap sanitasi. Berbagai indikator tersebut digunakan untuk memperkirakan dan merangking kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.

 

“Jadi, idak ada batas pendapatan tertentu yang otomatis menentukan seseorang masuk desil tertentu,” ucapnya.

EDITOR: Bintang Pradewo