JawaPos.com – Sebagai negara yang rawan bencana Indonesia seharusnya memiliki ruang fiskal yang memadai untuk penanggulangan bencana. Dalam sepekan belakangan lihat saja yang terjadi, mulai meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai erupsi gunung berapi.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya memimiliki strategi penanganan kebencanaan yang matang. Salah satunya lewat dukungan anggaran.

Anggaran tidak hanya diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Tetapi juga kepada pemerintah daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

“Di negeri yang rawan bencana, seperti Indonesia, seharusnya ada ruang fiskal yang cukup guna penanggulangan bencana,” ujar Nailul kepada JawaPos.com, Senin (7/9).

Nailul mengatakan, anggaran BNPB dan Basarnas yang ditujukan untuk rehabilitasi pascabencana harus diimbangi dengan penguatan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia menyebut, BMKG memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi bencana sekaligus melakukan mitigasi guna mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Nailul menyebut anggaran BMKG masih relatif kecil jika dibandingkan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, anggaran BMKG hanya setara dengan sekitar dua hingga tiga hari anggaran MBG.

“Anggaran BMKG hanya sekitar 2-3 hari dari anggaran MBG. Begitu juga dengan anggaran BNPB dan Basarnas yang relatif rendah. Sangat disayangkan karena peran penting ketiga lembaga kebencanaan dalam menangani bencana di Indonesia yang notabene rawan bencana,” ujarnya.

Maka dari itu, ia mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sebagian anggaran MBG untuk memperkuat pembiayaan penanggulangan bencana. Menurutnya, dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan akan adanya bencana alam, maka anggaran untuk BNPB, Basarnas, dan BMKG harus lebih besar.

“Saya rasa pemerintah harusnya mengalihkan anggaran MBG untuk pembiayaan kebencanaan. Anggaran BNPB, Basarnas, dan BMKG harus didorong untuk lebih banyak, minimal 2 persen dari APBN,” ucapnya.

Dengan asumsi APBN mencapai Rp 4 ribu triliun, dia memperkirakan alokasi untuk sektor kebencanaan semestinya dapat mencapai sekitar Rp 80 triliun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 30 persen anggaran MBG. Dengan demikian, apabila efisiensi anggaran MBG dapat dilakukan hingga 30 persen, sebagian dana yang dihemat dapat dialihkan untuk memperkuat anggaran kebencanaan.

“Artinya, jika MBG berhasil dihemat 30 persen saja, dana kebencanaan bisa ditambah lebih banyak. Kemudian, bagi daerah yang rawan bencana, harus diberikan dana yang lebih besar dari daerah,” pungkasnya.