JawaPos.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluruskan informasi mengenai penyesuaian fuel surcharge (FS) sebesar 40 persen pada September 2026. Angka tersebut bukan berarti harga tiket pesawat otomatis mengalami kenaikan 40 persen.
Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono menjelaskan, FS merupakan salah satu komponen biaya tiket yang terpisah dari tarif dasar (basic fare). Karena itu, kenaikan batas maksimal FS tidak bisa disamakan dengan persentase kenaikan harga tiket secara keseluruhan.
"Dan kembali lagi 40 persen itu merupakan harga tertinggi buat FS-nya. Kalau misalnya kita tetapkan 40 persen, airline bisa menerapkan misalnya di bawah itu. Ya, jadi, jadi kondisinya seperti itu," kata Agustinus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/9).
Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Endah Purnama Sari menambahkan hal serupa. Menurutnya, angka 40 persen merupakan batas maksimum untuk komponen FS, bukan kenaikan harga tiket pesawat.
Dia menjelaskan, dampak penyesuaian FS menjadi 40 persen diperkirakan membuat harga tiket secara rata-rata naik sekitar 8 persen.
"Jadi FS itu 40 persen, berarti yang naik itu bukan 40 persen tiketnya, yang naik itu akibat penyesuaian FS yang 40 persen naiknya harga tiket diperkirakan adalah 8 persen," katanya.
Sebelumnya, berdasarkan data publikasi harga per 1 September 2026, rata-rata harga avtur mengalami kenaikan sekitar 6,5 persen, yaitu dari Rp 21.892 per liter pada Agustus menjadi Rp 23.315 per liter pada September.
Mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai Dampak Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Kemenhub menetapkan batas maksimal FS untuk September 2026 sebesar 40 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 30 persen.
Dengan adanya penyesuaian fuel surcharge tersebut, secara rata-rata kenaikan harga tiket pesawat diperkirakan sekitar 8 persen. Besaran tersebut merupakan dampak dari penyesuaian komponen fuel surcharge.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan angka 40 persen tersebut merupakan batas maksimal fuel surcharge yang dapat dikenakan oleh maskapai, bukan berarti harga tiket pesawat naik 40 persen. Fuel surcharge merupakan komponen biaya yang terpisah dari tarif dasar tiket.
“Angka 40 persen itu mengacu pada persentase maksimal dari Tarif Batas Atas untuk komponen fuel surcharge, bukan 40 persen dari total harga tiket. Maskapai juga tidak diwajibkan menerapkan batas maksimal tersebut dan dapat menetapkan fuel surcharge di bawah 40 persen sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing,” kata Lukman dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).
Lukman menyampaikan seluruh badan usaha angkutan udara wajib memperhatikan ketentuan tarif yang berlaku dalam menetapkan harga tiket pesawat.
Penetapan tarif beserta komponen fuel surcharge harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh menyebabkan harga tiket yang dibayarkan oleh penumpang melebihi Tarif Batas Atas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami mengimbau kepada seluruh maskapai agar dalam menetapkan harga tiket tetap mematuhi ketentuan Tarif Batas Atas. Penyesuaian fuel surcharge bukan berarti maskapai dapat menetapkan harga tiket tanpa batas. Kami akan terus melakukan pengawasan intensif agar tarif yang dibayarkan masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan sanksi terhadap Maskapai yang melakukan pelanggaran,” tegas Lukman.
Kemenhub tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional industri penerbangan nasional dan perlindungan konsumen, sekaligus memastikan tarif penerbangan tetap kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat.