JawaPos.com — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar event tahunan  Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 guna menjaring investor untuk menanamkan modalnya di sejumlah daerah di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026). 

Pameran ini tidak sekadar dirancang sebagai ajang seremonial, melainkan diorientasikan secara konkret untuk mempertemukan langsung potensi komoditas, investasi, hingga UMKM daerah dengan pembeli, investor, dan lembaga pembiayaan.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan, penyelenggaraan AOE 2026 didasari atas kebutuhan mendesak daerah terhadap akses pasar dan investasi yang nyata, bukan sekadar ruang pamer produk.

"AOE bukan sekadar pameran. Kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi. AOE tahun ini kita arahkan lebih konkret: daerah bertemu pasar, investor, perbankan, dan mitra pembangunan," ujar Bursah Zarnubi saat menyampaikan laporan pelaksanaan.

Bursah yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat menggarisbawahi tantangan berat yang dihadapi pemerintah kabupaten saat ini. Di satu sisi, daerah diwajibkan memenuhi pelayanan dasar seperti infrastruktur jalan, perbaikan sekolah, hingga kesehatan. Di sisi lain, daerah dituntut menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Pameran Kecantikan IndoBeauty Expo 2026 Resmi Dibuka, Jadi Wadah Inovasi dan Kolaborasi

Terkait kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 yang direncanakan mencapai Rp735 triliun—naik 5,5 persen atau Rp38,1 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun—Apkasi mengingatkan bahwa kenaikan angka tersebut tidak otomatis melonggarkan ruang fiskal daerah.

"Naiknya TKD tidak otomatis berarti ruang fiskal menjadi longgar karena beban belanja daerah terus bertambah. Kemandirian daerah harus dibangun dengan memberikan ruang fiskal dan kewenangan yang memadai. Karakter pemerintah kabupaten itu berbeda-beda, tidak bisa diseragamkan dengan satu pendekatan. Oleh karena itu, revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 harus menjadi kesempatan memperjelas kembali penataan kewenangan pusat dan daerah," tegas Bursah.

Pemerintah Pusat Dorong Realisasi Investasi hingga Groundbreaking
Membuka gelaran AOE 2026 secara resmi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan apresiasinya terhadap beban kerja para bupati. Kemendagri, tegas Bima, terus melakukan advokasi anggaran ke Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah.

"Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri. Dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Mengenali DNA ekonomi lokal (identify the DNA of local economy) sangat krusial agar tidak salah membentuk ekosistem. Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi," kata Bima Arya.

Dukungan perluasan pasar internasional turut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri yang turt hadir dalam pembukaan. Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapannya memfasilitasi UMKM daerah untuk menembus rantai pasok global.

Gelaran AOE 2026 turut dihadiri oleh jajaran Gubernur, Dewan Pengurus dan Anggota Apkasi, serta perwakilan diplomatik dan Duta Besar negara sahabat, di antaranya dari Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol.