JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara mengenai protes masyarakat akan penetapan desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi perekonomian.

Gelombang protes tersebut, banyak disampaikan masyarakat melalui sejumlah platform media sosial.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan perbaikan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis dari penetapan desil.

”Makanya sedang diperbaiki (DTSEN),” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8).

Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaksanakan survey.

Ketika dikonfirmasi mengenai nilainya, Purbaya mengatakan, pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 7 triliun untuk BPS pada tahun 2026.

Dana tersebut, salah satunya akan digunakan oleh BPS dalam melakukan survey untuk program DTSEN, sehingga dengan dana yang cukup besar diharapkan hasilnya akan lebih optimal.

”Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau tidak salah Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam (Kegiatan) cukup banyak.Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," ujarnya.

Ia berharap pembaruan DTSEN dapat menghasilkan data yang lebih baik pada tahun depan. Menurut dia, ketidaksesuaian data pada sejumlah kasus masih mungkin terjadi dalam proses survei.

“Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rata,” katanya.

Purbaya mengatakan pemerintah juga akan terus memantau kondisi perekonomian dan masyarakat dalam menyiapkan sistem penetapan desil.

“Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” pungkasnya.