← Beranda
Menkeu Purbaya Minta Pergeseran Anggaran Tidak Korbankan Program Masyarakat
Djati WaluyoSelasa, 25 Agustus 2026 | 16.25 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa (dua kanan) bersama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menunjukan barang bukti saat rilis penegahan ekspor emas ilegal seberat 23,793 Kilogram dengan nilai Rp.63 Miliar Rupiah di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin, penyelesaian administrasi aset negara, hingga penguatan pengawalan program strategis nasional.

Hal itu disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8).

Ia mengatakan, kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan kekurangan pagu anggaran pada akhir tahun.

Baca Juga: Ramalan Asmara Zodiak Leo Selasa, 25 Agustus 2026: Jujur pada Perasaan dan Pilih Hubungan yang Sehat

“Kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun,” ujar Purbaya dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/8).

Purbaya mengatakan, pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.

Dalam kesempatan itu, Purbaya turut meninjau perkembangan pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat. Di antaranya Program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk Program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di Jawa Barat.

Baca Juga: 7 Pilihan Transportasi Surabaya-Mojokerto, dari Bus hingga Kereta

Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas juga telah dilengkapi smartboard, sedangkan setiap siswa mendapatkan satu unit laptop.

Purbaya menilai program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan sehingga perlu lebih dikenal masyarakat. Namun demikian, komunikasi publik dan promosi terkait program tersebut masih belum optimal

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” ucapnya.

Adapun untuk SPPG, populasi di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG.

Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi, dengan penerima manfaat meliputi siswa dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Secara umum, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.

Baca Juga: Bukan Cuma Cinta, 6 Ciri Pasangan Cerdas Secara Spiritual Ini Bikin Hubungan Awet

Purbaya meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5.

"Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional," pungkasnya.

EDITOR: Bintang Pradewo