JawaPos.com – Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkap, terdapat lahan transmigrasi yang pernah digarap pihak swasta secara ilegal hingga menimbulkan kerugian negara Rp 6,9 triliun.

“Bahkan kita juga tahu pada waktu yang lalu ada lahan transmigrasi yang digarap oleh swasta secara ilegal merugikan negara Rp 6,9 triliun,” kata Iftitah di Jakarta, Senin (24/8).

Menurut Iftitah, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin mengubah pendekatan dalam mengelola kawasan transmigrasi.

Lahan transmigrasi, kata dia, tidak lagi dipandang sebatas sebagai tanah pertanian yang dibagikan kepada masyarakat, melainkan sebagai aset yang harus dikembangkan secara produktif dan terintegrasi.

“Oleh karena itu kita ingin melihat bahwa potensi lahan itu betul-betul sekarang produktif, tidak lagi hanya sekadar bagi-bagi lahan,” ujarnya.

Iftitah mengatakan, pemerintah kini mendorong perubahan paradigma transmigrasi.

Jika sebelumnya masyarakat ditempatkan terlebih dahulu kemudian peluang ekonominya dicari, pemerintah kini ingin membalik pola tersebut dengan memetakan potensi ekonomi sebelum melakukan penempatan.

“Nah, kalau sekarang, cari dulu potensi ekonominya, kemudian bangun industrinya, siapkan lapangan pekerjaannya, kemudian pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, baru penempatan,” jelasnya.

Dia menambahkan, potensi kawasan transmigrasi juga tidak terbatas pada sektor pertanian. Berdasarkan pemetaan pemerintah, sejumlah kawasan memiliki potensi pertambangan, pariwisata, hingga sektor ekonomi lainnya.

“Saya kemarin baru beberapa pengusaha menemui saya, ingin mendapatkan izin untuk pelaksanaan transmigrasi, dan ternyata kita makin tahu sekarang ini tanah-tanah transmigrasi itu bukan lagi soal hanya tanah pertanian, tapi ada pertambangan, ada untuk wisata, kemudian ada potensi-potensi lainnya,” kata Iftitah.