JawaPos.com - Istilah desil kembali ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul sejumlah ketidaksesuaian antara posisi desil yang tercatat dalam data pemerintah dan kondisi pendapatan masyarakat. 

Perbedaan tersebut memunculkan dugaan bahwa data yang digunakan pemerintah masih menggunakan data lama. Dugaan muncul setelah sejumlah masyarakat membandingkan kondisi ekonomi dan pendapatan mereka saat ini dengan posisi desil yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Deputi Bidang Statistik Sosial di Badan Pusat Statistik (BPS) M Nashrul Wajdi, mengatakan data yang digunakan untuk menentukan desil kesejahterahaan ditentukan dalam DTSEN yang diperbarui secara berkala.

“Data DTSEN terbaru adalah DTSEN V3 yang dirilis per 10 Juli 2026,” ujar Nashrul kepada JawaPos.com, Kamis (20/8).

Nashrul mengatakan, BPS melakukan pemutakhiran dan merilis DTSEN setiap triwulan. Dengan demikian, data yang digunakan untuk menentukan posisi desil masyarakat tidak berhenti pada satu periode pendataan.

⁠”BPS melakukan rilis DTSEN setiap triwulan. Rilis berikutnya direncanakan pada bulan Oktober 2026,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Baca Juga: Tidak Hanya Gaji, Ini 41 Variabel BPS untuk Tentukan Desil Kesejahteraan Keluarga

Penentuan desil mempertimbangkan berbagai kondisi sosial ekonomi, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik, hingga kepemilikan aset. (*)