JawaPos.com - Target penerimaan perpajakan dari pajak dan bea cukai yang ditetapkan pemerintah untuk APBN 2027 dinilai terlalu ambisius di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, target pemerintah untuk penerimaan perpajakan pada 2027 sebesar Rp 2.908 triliun atau tumbuh 10,5 persen sulit dicapai.

Pasalnya, kondisi penerimaan perpajakan pada tahun ini diperkirakan mengalami shortfall atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

“Saya rasa target tersebut sangat ambisius mengingat tahun ini nampaknya terjadi shortfall. Artinya, tahun depan juga tidak akan tercapai kembali,” ujar Nailul dalam catatanya yang dikutip Senin (17/8).

Baca Juga: Ekonom sebut Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di 2027 Tidak Realistis

Nailul mengatakan, salah satu yang menjadi catatan adalah pembayaran restitusi di akhir tahun 2026 dan awal tahun 2027 yang bisa menggerus penerimaan perpajakan di tahun depan.

Ia memprediks, pada 2027 penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dan bea cukai diprediksi hanya di angka Rp 2.736 triliun.

Angka itu diperoleh dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen dan inflasi sekitar 5,74 persen, atau setara dengan 9,39 persen PDB nasional.

“PNBP hanya di angka Rp 447 triliun dengan menurunnya pendapatan dari komoditas alam. Ekspor sumber daya alam diprediksi melambat karena adanya PT DSI,” ucapnya.

Sementara itu, belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp 4.097 pada tahun 2027 dinilai fantastis.

Baca Juga: Bahas APBN 2027, Puan Maharani Minta Pemerintah Perhatikan 3 Aspek Utama Ini

Nailul menilai angka tersebut sangat tinggi, sekaligus menunjukkan ketimpangan antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia mngatakan, pemerintah daerah masih belum mendapatkan porsi anggaran yang semestinya.

Meski alokasi belanja daerah meningkat dibandingkan 2026, angkanya masih lebih rendah dibandingkan 2025.

“Pemerintah daerah kembali tidak mendapatkan hak yang semestinya. Meskipun naik dibandingkan tahun 2026, tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Sebuah kemunduran dalam hal peningkatan kapasitas pembangunan di daerah,” ucapnya.

Nailul memperkirakan realisasi belanja negara hanya berada di kisaran Rp 3.766 triliun.

Baca Juga: Capai Target 8 Persen, DPR Sebut Kebijakan APBN dan Danantara jadi Kunci 

Proyeksi tersebut mempertimbangkan penyesuaian belanja negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sejumlah program lainnya.

Dengan demikian, belanja negara diperkirakan setara dengan sekitar 13 persen dari PDB nasional.

Untuk mendukung pembangunan di daerah, Nailul menilai dana transfer ke daerah semestinya berada di kisaran Rp 957 triliun.

Dengan skenario tersebut, defisit APBN 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 582 triliun atau setara dengan 2 persen dari PDB nasional.

Baca Juga: Kurangi Beban APBN untuk Pembangunan Jalan Tol, ATI Dorong Permudah Investasi Swasta