JawaPos.com - Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) University Hardinsyah menawarkan pemanfaatan bahan pangan lokal untuk menjaga kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan biaya terjangkau.
Menurut Hardinsyah, makanan bergizi tidak selalu membutuhkan bahan pangan mahal. Dengan komposisi dan pengadaan yang dikelola secara cermat, biaya bahan baku untuk satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp 7.000.
“Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp 15.000/kg, 100 gram cuma Rp 1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp 2.000 satu butir,” ungkap Hardinsyah, dalam keterangannya, Jumat (7/8).
Baca Juga: APGI Apresiasi Langkah BGN Aktifkan 114 Dapur MBG di Wilayah Stunting dan 3T
Menu tersebut, lanjut dia, dilengkapi dengan sayuran, buah, dan sumber protein nabati seperti tahu atau tempe.
“Rp 1.500 ditambah Rp 2.000 itu Rp 3.500. Sayur Rp 500 jadi Rp 4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya,” papar Hardinsyah.
Hardinsyah menjelaskan, satu potong tempe berukuran sekitar 40–50 gram diperkirakan Rp 1.500. Setelah ditambah buah, total kebutuhan bahan baku berada di kisaran Rp 7.000 per porsi.
Baca Juga: BGN Alihkan MBG Sekolah Swasta Elite untuk Daerah Stunting Tinggi
Meski begitu, Hardinsyah mengingatkan bahwa angka tersebut baru mencakup bahan pangan. Pelaksanaan MBG tetap membutuhkan biaya untuk bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, dan distribusi.
“Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” terang Hardinsyah.
Bahan Lokal Jadi Kunci Efisiensi
Hardinsyah menilai penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi salah satu kunci efisiensi MBG. Setiap daerah memiliki pilihan sumber protein, sayuran, dan buah-buahan yang dapat digunakan tanpa bergantung pada produk impor.
Dengan memanfaatan bahan pangan lokal dan rantai pasok yang lebih pendek, kata dia, dapat membantu menekan biaya distribusi, menjaga kesegaran makanan.
Selain itu, membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Hadiansyah, kombinasi antara pembenahan tata kelola BGN, insentif SPPG yang lebih proporsional, serta optimalisasi bahan pangan lokal dapat menjadi jalan untuk menjaga keberlanjutan MBG.
Baca Juga: BGN Curigai 950 Dapur MBG Tak Higienis, Sudaryono Ancam Tutup Permanen!
"Efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai upaya memperbaiki sistem tanpa mengurangi porsi, keamanan pangan, dan kualitas gizi yang diterima anak," ujar Hardinsyah.
Sebelumnya, BGN tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran Program MBG 2026 dari alokasi sebesar Rp 268 triliun. Penyesuaian dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, dan skema insentif SPPG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghitungan tersebut masih berjalan sehingga angka akhirnya belum dapat diumumkan.
Baca Juga: 1.700 Dapur MBG di Wilayah dengan Stunting Tertinggi Segera Beroperasi, BGN: Aktivasi Bertahap
“Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun, sudah jauh berkurang,” kata Agustina beberapa waktu lalu.
Salah satu komponen yang dievaluasi adalah pemberian insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari dengan nominal yang sama.
Menurut Agustina, skema tersebut belum mencerminkan perbedaan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional masing-masing SPPG.
Baca Juga: Kemendiktisaintek Ungkap Temuan Awal Paper Soal MBG di SSRN yang Catut Nama Prabowo
“Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki,” ujar Agustina.