JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengumpulkan seluruh kepala daerah di Kaltim untuk membahas kondisi fiskal yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah akibat adanya pemangkasan Trasnfer ke Daerah (TKD).

Adapun, pertemuan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kompleks Kegubernuran Kaltim, Senin (3/8), ditujukan untuk mengumpulkan data dari seluruh pemerintah daerah sebelum memperjuangkanya di hadapan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Gubernur Rudy Mas’ud mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Kaltim untuk membahas tekanan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Pertemuan yang itu menghasilkan satu kesepakatan penting.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Rabu, 5 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo hingga Scorpio

Rudy mngatakan, rakor yang digelar ini untuk membahas terkait kondisi keuangan daerah, terutama kebijakan fiskal pada sepuluh kabupaten dan kota.

Dari hasil pembahasan tersebut, seluruh kepala daerah disebut berkeinginan untuk bertemu dengan Kementrian Keuangan.

"Intinya, seluruh kepala daerah tadi meminta agar dapat bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Insyaallah, kami akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menemui Kementerian Keuangan guna memperjuangkan pembayaran kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang nilainya mencapai Rp 5,8 triliun.

Dimana, dari total tersebut, sekitar Rp 1,1 triliun merupakan hak Pemprov Kaltim, sementara Rp 4,7 triliun sisanya menjadi hak 10 pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim.

Baca Juga: Menteri PU Percepat Bangun Irigasi dan Jalan di Merauke, Dukung Program Swasembada Pangan Prabowo

Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemprov Kaltim juga akan menyusun kajian ilmiah mengenai kondisi fiskal masing-masing daerah. Kajian itu akan menggambarkan bagaimana dampak kurang salur DBH yang belum dibayarkan pemerintah pusat, termasuk efek pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap kemampuan keuangan daerah.

Terkait isu ditambahnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat, Rudy mengaku menyambut baik kabar tersebut. Namun pihaknya masih menunggu kebijakan lanjutan dari Kementrian Keuangan.

"Kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Kemungkinan akan ada tambahan dana transfer ke daerah untuk seluruh Indonesia, kami menyambut baik," tuturnya.

Rudy menyatakan, pemangkasan TKD secara tidak langsung memengaruhi postur APBD yang juga berpengaruh terhadap presentase belanja pegawai.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, dampak dari pemangkasan TKD dan belum tuntasnya penyelesaian dana kurang salur harus diperjuangkan secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya (terkait dana kurang salur dan TKD),” ucapnya.