"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7)
Pada 2021, kata Triono, IKM Kementerian PU mencapai 78,25. Selanjutnya naik menjadi 83,59 pada 2022. Setahun kemudian melejit ke level 86,18. Pada 2024 naik lagi menjadi 88,22, dan mencapai 89,76 pada 2025.
Baca Juga: Timnas Indonesia Hadapi Timor Leste di Thailand, John Herdman Lakukan Rotasi Pemain?
Cakupan responden dari survei IKM pelayanan publik ini, mencapai 635 yang disusun representatif terhadap 50 UPT/Balai dari 5 unit organisasi. Yakni, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Alhasil, survei ini merepresentasikan kondisi pelayanan publik yang sebenarnya dari Kementerian PU. Sedangkan periode survei kuesioner dilakukan sejak 15 September 2025 hingga 5 Oktober 2025, dihitung menggunakan formula Krejcie and Morgan.
Dari 635 responden, lanjut Triono, sebanyak 68 persen adalah laki-laki, dan 32 persen perempuan. Mereka berada di rentang usia 31-40 tahun sebanyak 30 persen. Sedangkan rentang usia 41-50 sebanyak 26 persen, rentang usia di atas 50 tahun sebanyak 14 persen. Sedangkan responden di rentang usia 26-30 tahun sebanyak 17 persen dan usia di bawah 25 tahun sebanyak 13 persen.
Sementara dari tingkat pendidikan, sebanyak 62 persen responden adalah lulusan S1, sebesar 17 persen lulusan S2, sebesar 12 persen adalah lulusan SMA/SMK, sebesar 6 persen adalah D3/D4, dan 3 persen adalah di luarnya.
Baca Juga: Aturan Baru Sampah Jakarta Per 1 Agustus: Hanya Residu Boleh ke Bantargebang
Dari hasil survei juga ditemukan terdapat tiga unsur terbaik yang diraih Kementerian PU, yakni prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas dan persyaratan pelayanan.
Namun demikian, terdapat juga tiga unsur yang perlu ditingkatkan yaitu produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sepanjang 2025, kata Triono, menghasilkan gambaran objektif atas kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU.
Sementara Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan sebagai ruang dialog dua arah antara Kementerian PU dan para pemangku kepentingan pelayanan publik terpadu. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Trisakti, Trubus Rahardiansyah mendorong Kementerian PU untuk tidak cepat berpuas atas capaian tersebut. Ke depan, perlu ditingkatkan atau minimal dipertahankan.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," kata Trubus.
Ke depan, Trubus mendorong Menteri Dody memperketat pengawasan internal, serta menciptakan tata kelola yang clear and clean di internalnya.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," tutupnya.