JawaPos.com - Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak bisa dilepaskan dari tantangan ekonomi yang dihadapi bank sentral. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter menjadi sorotan utama.
Peneliti Ekonomi dari Bestari Indonesia Fasilitator (InFast) Hizkia Yosie Polimpong mengatakan, mundurnya Perry berpotensi memengaruhi sentimen pasar. Tekanan terhadap rupiah juga menjadi indikator yang mencerminkan masalah tersebut.
"Kalau dibilang masifnya tekanan rupiah, kayaknya hampir jelas ya. Dua kali naik suku bunga dalam 3 minggu, tapi tetap aja rupiah gagal stabil," ujar Hizkia kepada JawaPos.com, Senin (27/7).
Namun, kata Hizkia, pembahasan mengenai mundurnya Perry tidak boleh hanya fokus pada aspek politik. Isu independensi BI atau dominasi kebijakan fiskal terhadap otoritas moneter hanya sebagian kecil dari masalah.
Menurut dia, persoalan utama terletak pada efektivitas kerangka kebijakan moneter yang diterapkan selama ini. Stabilisasi nilai tukar rupiah belum tercapai dan pertumbuhan ekonomi belum mampu mengangkat kondisi kelas menengah.
Baca Juga: Rupiah Terancam Melemah ke Rp 18.060, Pasar Respons Negatif Pengunduran Diri Gubernur BI
"Soalnya, kita mesti lihat problem ekonomi yang mendasar di BI adalah fakta keras bahwa pertama rupiah gagal stabil, dan kedua growth terjaga, likuiditas terjaga, tapi kelas menengah jeblok terus. Artinya, model kerangka transmisi kebijakannya yang problematis sedari awal," ujar Hizkia.
Oleh karena itu, saran Hizkia, perhatian harus diarahkan pada konsep kebijakan pengganti Perry. Fokus tidak cukup hanya pada dinamika politik di balik pergantian pimpinan BI.
"Jadi problemnya apakah penggantinya punya tawaran kerangka transimisi kebijakan yang beda dari Perry yang artinya mesti keluar dari ortodoksi IMF-sentris, fundamental pasar, inflation targetting, dan seterusnya," katanya.
Hizkia juga mengkritisi anggapan bahwa independensi BI selama ini sepenuhnya terjaga. Perlu ditegaskan bahwa pemahaman independensi perlu diperluas dan tidak hanya soal bebas dari tekanan fiskal populis.
Baca Juga: Gubernur BI Baru Diminta Lebih Pro-Pertumbuhan, Ekonom Soroti Penyusutan Kelas Menengah
"Independensi BI di era Perry tuh pada praktiknya berarti: bebas dari tekanan fiskal populis pemerintah, tapi tidak bebas dari tekanan siklus dolar global dan ekspektasi investor asing. Independen dari Purbaya, tapi tidak independen dari Fed dan MSCI. Jadi soal keberpihakan ekonomi makro penting di sini: independen itu dari siapa, dan untuk siapa?" ujarnya.
Hizkia mencontohkan kebijakan penyediaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudential (KLM) sekitar Rp 400 triliun yang sebelumnya diharapkan mampu menjaga likuiditas dan mendukung UMKM. Namun, peningkatan likuiditas tidak otomatis dorong penyaluran kredit ke sektor produktif. "Di lapangan yang terjadi malah sebaliknya," katanya.
Asumsi transmisi kebijakan masih memakai pendekatan ekonomi arus utama. "Asumsi transmisinya standar mainstream sekali (insentif, kredit naik, umkm produktif, job naik, demand naik, growth naik). Dan ini problematik," ujarnya.
Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hizkia menunjukkan kredit UMKM pada Mei 2026 hanya tumbuh 0,60 persen yoy. Sedangkan kredit perbankan secara keseluruhan naik 12,6 persen yoy.
Bahkan, kredit usaha kecil tercatat mengalami kontraksi 0,24 persen yoy. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan kredit lebih banyak didorong sektor korporasi dibanding konsumsi masyarakat.
Baca Juga: Pengunduran Diri Perry Warjiyo dari Jabatan Gubernur BI jadi Sorotan, Pengamat Singgung UU P2SK
Kredit kepada BUMN tumbuh sekitar 30 persen yoy, sedangkan kredit swasta naik 10 persen yoy. Kredit konsumsi hanya meningkat 5,7 persen yoy, menjadi laju pertumbuhan paling lambat sejak Februari 2022.
Di sisi lain, likuiditas melimpah di sistem perbankan belum tersalurkan kepada yang paling membutuhkan. Dana mengalir ke BUMN dan kredit investasi korporasi besar, bukan ke UMKM atau rumah tangga.
"Perbankan Indonesia punya likuiditas berlimpah di level sistem (KLM Rp 400an triliun, SRBI Rp 900an triliun) tapi dana tersebut gak ngalir ke UMKM dan rumah tangga yang paling membutuhkan. Ia mengalir ke BUMN, kredit investasi korporasi besar, dan parkir kabeh di SRBI," pungkasnya.