JawaPos.com – Ekonom Infast Bestari, Gede Sandra menilai pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, Gubernur BI berikutnya sebaiknya memiliki orientasi yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas.
"Mundurnya Perry Warjiyo dari Gubernur BI adalah signal positif bahwa perubahan haluan ekonomi fiskal Pemerintahan Prabowo akan ditopang oleh koordinasi yang semakin baik dari otoritas moneter. Diharapkan Gubernur BI mendatang adalah otoritas moneter yang lebih pro kepada growth, bukan sekedar menjaga inflasi namun mengorbankan pertumbuhan daya beli masyarakat," ujarnya kepada jawapos.com, Senin (27/7) malam.
Ia juga mengaitkan masa kepemimpinan Perry Warjiyo pada 2018–2026 dengan menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
"Kita tahu bahwa periode menjabat dari Perry Warjiyo, 2018-2026 juga bersamaan dengan periode kejatuhan kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2018, kelas menengah masih sekitar 23 persen dari polulasi, namun kini jumlahnya terus menyusut hingga tinggal 17 persen," katanya.
Gede menilai, besarnya populasi kelas menengah merupakan salah satu faktor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Ia membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara yang memiliki proporsi kelas menengah lebih besar.
"Padahal kunci dari pertumbuhan ekonomi tinggi adalah kelas menengah yang gemuk. Karena bila dibandingkan dengan negara-negara lain jumlah kelas menengah di Indonesia (17 persen) tergolong yang terkecil. Seperti contohnya Thailand (40 persen), Vietnam (30 persen), Brazil (28 persen), India (20 persen), dan Amerika Serikat (43 persen)," jelasnya.
Ia menambahkan, negara-negara Asia Timur yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi juga memiliki struktur kelas menengah yang relatif besar, seperti China (50 persen), Jepang (55 persen), Korea Selatan (61 persen), dan Taiwan (31 persen).
Selain itu, Gede menilai kekhawatiran pasar mengenai independensi BI pasca-pergantian gubernur tidak perlu berlebihan. Menurutnya, tingkat independensi BI masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah bank sentral negara lain.
"Karena toh dibanding negara-negara tersebut, tingkat independensi bank sentral Indonesia masih yang tertinggi (skor 0-1, makin independen makin mendekati 1)," ucapnya.
Gede merujuk pada data CBIE Index yang menunjukkan tingkat independensi BI pada 2023 sebesar 0,758.
"Bila menggunakan data dari CBIE Index, ukuran indepenensi bank-bank sentral sedunia di 155 negara, tingkat independensi Bank Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 0,758. Masih lebih independen dari bank sentral Amerika Serikat, The FED (0,614), bank sentral Thailand (0,435), Vietnam (0,301), India (0,595), China (0,659), Jepang (0,366), Korea Selatan (0,679), dan Taiwan (0,454)," paparnya.
Karena itu, ia menilai isu independensi bank sentral tidak serta-merta berdampak terhadap nilai tukar rupiah maupun keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.
"Sehingga kekhawatiran adanya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga dapat diredam. Karena masalah independensi bank sentral sepertinya tidak berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, besarnya kelas menengah suatu negara," pungkasnya.