← Beranda
Ancaman Pembatasan Kadar Nikotin Buat Petani Tembakau Menjerit, Sekjen APTI Minta Pertolongan Presiden Prabowo
Ryandi ZahdomoMinggu, 26 Juli 2026 | 03.47 WIB
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) APTI, Muhdi, saat hadiri pernyataan sikap APINDO bersama 37 asosiasi sektoral rantai pasok IHT atas dampak kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 dan Peraturan Turunannya, Kamis (23/7). (Istimewa)

JawaPos.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyampaikan permohonan perlindungan secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rancangan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar. Regulasi tersebut dinilai berpotensi mematikan keberlangsungan hidup jutaan petani serta mengancam kelestarian varietas tembakau lokal di berbagai daerah.

Penolakan keras ini dipicu oleh rencana penetapan ambang batas kadar nikotin di bawah 1 miligram dan tar di bawah 10 miligram. Kebijakan tersebut dianggap mendadak dan mustahil diterapkan dalam waktu singkat oleh para petani lokal.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) APTI, Muhdi, menegaskan bahwa implikasi dari kebijakan tersebut akan langsung menghantam rantai pasok tembakau nasional yang selama ini bergantung pada Industri Hasil Tembakau (IHT).

Baca Juga: Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Minggu, 26 Juli 2026

"Implikasinya sangat besar bagi petani. Jika pembatasan kadar nikotin harus di bawah 1 mg dan tar harus di bawah 10 mg ini dipaksakan dan dilakukan sekarang, bagaimana nasib petani? Ke mana hasil panen kami dijual? Selama ini 99% hasil panen kami diserap industri hasil tembakau," ujar Muhdi dalam keterangannya, Sabtu (25/7).

Kekhawatiran Petani Menjelang Musim Panen Raya

Kondisi ini menyita perhatian mengingat mayoritas petani tembakau nasional akan memasuki masa panen raya pada Agustus hingga September mendatang. Ketidakpastian aturan hukum dikhawatirkan mengganggu kepastian penyerapan serta kualitas dan kuantitas hasil panen.

Muhdi menjelaskan bahwa proses mengubah atau menghasilkan varietas tembakau baru dengan kadar nikotin rendah memerlukan waktu bertahun-tahun, kesiapan teknologi, hingga penyesuaian tata kelola pupuk dari pemerintah.

"Tidak mudah untuk mengubah atau menghasilkan varietas tembakau baru dengan kadar nikotin sangat rendah... Semuanya perlu waktu, tergantung kesiapan pemerintah. Tidak bisa serta merta, itu sama saja dengan menyuruh petani dibunuh," tegas Muhdi.

Baca Juga: Resep Ayam Chilipadi Pedas Gurih yang Bikin Lidah Auto Joget Ala Chef Rudy

Ancaman Nyata bagi Varietas Tembakau Lokal Jawa Timur

Dampak dari wacana aturan ini dirasakan secara langsung oleh sentra-sentra produksi tembakau daerah, salah satunya Jawa Timur. M. Yasid, seorang petani tembakau asal Bondowoso, mengungkapkan bahwa varietas lokal di wilayahnya rata-rata memiliki kandungan nikotin minimal 2 mg.

Dengan luas lahan sekitar 120.000 hingga 150.000 hektar serta melibatkan hampir 1 juta petani, Jawa Timur menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan tembakau nasional yang kini berada di bawah bayang-bayang ancaman regulasi.

"Pembatasan kadar nikotin dan tar ini menjadi ancaman nyata bagi petani di Jawa Timur. Makanya kami datang jauh-jauh dari Jawa Timur menuntut kepada Kemenko PMK untuk mencabut dan membatalkan rancangan aturan itu," jelas Yasid.

Respon Kemenko PMK dan Tuntutan Pelibatan Petani

Baca Juga: Memiliki Kebiasaan Meminum Kopi Hitam Tanpa Gula Sedikitpun? Sering Kali Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Aspirasi penolakan yang dilayangkan para petani telah diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Berdasarkan surat pernyataan resmi Kemenko PMK, pembatasan tersebut belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Pemerintah berjanji akan menelaah serta mengkaji substansi pembatasan kadar nikotin secara komprehensif melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri, hingga masyarakat.

Meski menyambut baik iktikad pemerintah untuk melakukan kajian ulang, para perwakilan petani menegaskan agar pihak asosiasi dan petani lokal dilibatkan secara langsung dan terbuka dalam setiap tahapan pembahasan regulasi ke depan.

EDITOR: Bintang Pradewo